Gubernur DIY Tunjuk Sekda Bantul sebagai PLH Bupati

MERAPI-ANTARA
Helmi Jamharis.

BANTUL (MERAPI) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Helmi Jamharis sebagai Pelaksana Harian (PLH) Bupati Bantul, menyusul cutinya kepala daerah setempat karena maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
“Gubernur DIY telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 278/kep/2020 tertanggal 24 September 2020, yang isinya menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bantul,” kata Sekda Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Jumat (25/9).

Menurut dia, penerbitan SK Gubernur DIY tentang penunjukan dirinya sebagai Plh Bupati Bantul itu sebagai antisipasi jika hingga masuk masa cuti kampanye bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pilkada mulai 26 September belum ada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati yang dikukuhkan Gubernur DIY.

Seperti diberitakan, Bupati Bantul Suharsono mencalonkan kembali dalam Pilkada 2020 dan sudah ditetapkan sebagai calon bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, sehingga sesuai aturan harus mengambil cuti selama tahapan kampanye dari 26 September sampai 5 Desember 2020.
“Sampai detik ini belum ada informasi apapun yang kami peroleh, tetapi memang kemudian Gubernur DIY membuat kebijakan antisipasi apabila sampai dengan tanggal 25 September ini belum ada kepastian siapa yang menjadi Pjs-nya, maka Gubernur membuat Plh,” katanya dikutip Antara.

Sekda mengatakan, Plh Bupati Bantul tersebut diberikan waktu sampai dengan Gubernur DIY melaksanakan pengukuhan Pjs, sehingga Pemkab Bantul termasuk dirinya menunggu kebijakan dari gubernur terkait dengan permasalahan pengisian penjabat sementara pengganti bupati.
“Plh Bupati sebagaimana dimaksud Diktum ke satu terhitung mulai 26 September sampai dengan dikukuhkannya Pjs Bupati Bantul, mengingat sampai saat ini belum ada keputusan pengukuhan, maka kami menunggu, toh SK penunjukan mulai 26 September, sekarang masih 25 September,” katanya.

Terkait dengan siapa pejabat yang akan menjadi Pjs Bupati Bantul, sampai saat ini Sekda belum mendapat informasi, tetapi sesuai aturan bahwa pejabat tersebut merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY yang diusulkan Gubernur ke Mendagri.
“Kalau nama itu banyak, namun terkait dengan itu, bagian Tata Pemerintahan DIY yang memfasilitasi sampai detik ini belum ada. Iya, saya sebagai Plh terhitung 26 September mulai pukul 00.00 WIB,” kata Helmi.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menyatakan bahwa masa kampanye efektif bagi dua pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Bantul 2020 selama 70 hari sejak tahapan tersebut dimulai pada 26 September.
“Di dalam tahapan, masa kampanye itu 71 hari mulai 26 September sampai 5 Desember, tapi karena ada peringatan hari besar Maulid Nabi pada pertengahan Oktober, maka hari itu tidak diperkenankan ada kampanye, sehingga waktu efektif untuk kampanye 70 hari,” kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat.

Menurut dia, selama 70 hari efektif masa kampanye pilkada itu, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan kedua paslon bupati dan wakil bupati Bantul yang sudah ditetapkan KPU dan kemudian melakukan pengundian nomor urut terhadap masing-masing paslon untuk keperluan kampanye.
“Kemarin sudah ada kesepahaman dengan kedua paslon baik nomor urut satu maupun nomor urut dua, bahwa kampanye khususnya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas nanti kita akan bagi menjadi zonasi, nah zonasinya ada Bantul barat dan Bantul timur,” katanya.

Namun, kata dia, kampanye dengan metode pertemuan dengan peserta terbatas tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan sesuai standar operasional prosedur (SOP) untuk pencegahan penyebaran virus corona baru atau COVID-19.
“Salah satu yang kemarin kita tegaskan untuk pertemuan tatap muka paling banyak dihadiri 50 orang, kemudian wajib untuk peserta yang hadir memakai masker, kemudian ada pengukuran suhu dan ada pengaturan jarak antarpeserta,” katanya.

Dia mengatakan, untuk mengupayakan setiap tahapan pilkada terutama kampanye sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19, KPU bersama lembaga negara terkait telah mengadakan gerakan memasyarakatkan pemakaian masker dan jaga jarak untuk pilkada aman dan sehat.
Menurut dia, hal tersebut sesuai arahan dari pemerintah pusat, bahwa terdapat tiga hal substansi yang harus diupayakan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yaitu pilkada itu harus aman, lancar dan harus sehat.

“Hal ini yang kemudian menjadi komitmen para paslon, dan harapan saya komitmen ini jangan hanya bagi paslon saja, tapi harus menjadi komitmen partai politik, dan komitmen harus sampai dengan parpol pengusung,” katanya.
Pilkada Bantul 9 Desember 2020 diikuti dua paslon, yaitu pasangan Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo yang diusung PKB, PDIP, PAN, dan Partai Demokrat, dan pasangan Suharsono dengan Totok Sudarto yang diusung Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, dan PPP. (*)

Read previous post:
Baznas Sleman Beri Santunan 500 Anak Yatim-piatu

SLEMAN (MERAPI) - Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman kembali menyerahkan santunan kepada anak yatim/piatu

Close