OBRAL BANTUAN PENANGANAN VOCID-19: Pemkab Bantul Siapkan Hampir Rp 300 Miliar

BANTUL (MERAPI)– Setelah mendapat dorongan kalangan dewan, Pemkab Bantul mengaku menyiapkan anggaran mencapai hampir Rp 300 miliar. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu akan digunakan untuk penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19. Pemkab akan menggeser sejumlah alokasi APBD 2020 yang akan digunakan untuk tiga fokus kegiatan selama masa pandemi Corona. Ketiga kegiatan itu meliputi kesehatan, jaring pengaman sosial atau bantuan langsung, dan pemulihan ekonomi.

Ditemui di Kantor DPRD Bantul, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bantul, Bambang Guritno mengatakan bidang jejaring sosial, saat ini masih dalam proses pendataan. Dari hasil pendataan sementara, pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 41.000 jiwa calon penerima bantuan jatah hidup (Jadup). Data tersebut merupakan usulan dari bawah dan masih dalam proses validasi. Artinya, data tersebut masih bisa bertambah atau justru bisa berkurang. Data itu juga bukan merupakan data warga miskin yang tercatat di Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial, melainkan warga yang kehilangan penghasilan selama masa pandemi Corona. “Misalnya dia awalnya bekerja kemudian tidak bekerja, kemudian mereka yang terkena dampak lockdown. Ini menjadi tanggung jawab kami,” sebut Bambang.

Pihaknya tidak memberikan bantuan jatah hidup pada warga miskin yang tercatat di BDT. Alasannya warga tersebut sudah mendapatkan jatah dari Pemerintah Pusat dan Pemda DIY dalam wujud Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahkan program tersebut saat ini nilainya bertambah dan diberikan tiap bulan dari yang tadinya per tiga bulan. Pemkab juga sudah mengusulkan ribuan warga Bantul yang terdampak untuk mendapatkan kartu prakerja dari Pemerintah Pusat. Sementara, Bambang nenyebutkan untuk pemulihan ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terhambat akibat pandemi Corona. “Intinya kalau yang sudah dapat dari pusat atau provinsi ya tidak bisa menenrima lagi,” paparnya.

Anggaran sebanyak hampir 300miliar itu adalah hasil dari fokus ulang penganggaran kegiatan di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Fokus ulang atau refokusing hingga sekarang masih terus dilakukan. Sampai saat ini hasil penyisiran sejumlah kegiatan baru mencapai lebih kurang hampir mencapai Rp300 miliar. Karena refokusing masih berlanjut, pihaknya menyebut tidak menutup kemungkinana jumlahnya akan bertambah besar. “Dana itu untuk cadangan penanganan Covid-19, penanganan Covid ini juga mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan pemerintah desa melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD)”, sebutnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis menyebut anggaran yang sudah digunakan sementara dalam penanganan Covid ini mencapai sekitar 20 miliar. Angka itu masih digunakan pada sektor kesehatan. Pemkab menggunakannya untuk pengadaan APD, obat habis pakai, dan pengadaan rumah sakit darurat Covid.

Selain itu penggunaan anggaran untuk jaring pengaman sosial atau bantuan langsung pada masyarakat terdampak dan bantuan UMKM masih dalam proses penghitungan. Sehingga saat ini pihaknya belum bisa menyebut jumlah warga yang dimaksud. “Kita menunggu kebijakan lebih lanjut baik dari Pemerintah Pusat dan DIY,” pungkasnya. (C-1)

Read previous post:
Yogya Ramai Lagi, Satpol PP Turun Tangan Tertibkan Warga

Close