Surat Larangan Penjualan BBM Eceran Dicabut

MERAPI-RIZA MARZUKI  Pom mini dan pengecer masih menjadi andalan untuk mendapatkan BBM bagi masyarakat yang jauh dari SPBU.
MERAPI-RIZA MARZUKI
Pom mini dan pengecer masih menjadi andalan untuk mendapatkan BBM bagi masyarakat yang jauh dari SPBU.

BANTUL (MERAPI) – Pemerintah Kabupaten Bantul akhirnya mencabut surat edaran tentang pencabutan izin usaha mikro kecil dan menengah (IUMK), Rabu (18/12). Pencabutan ini setelah larangan itu menjadi gejolak di masyarakat dan mendapat sorotan berbagai pihak. Padahal surat pencabutan yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DKUKMP) Bantul itu baru diterbitkan tanggal 13 Desember 2019.

Pencabutan surat itu disampaikan Sekretaris Setda Bantul, Helmi Jamharis di Kompleks Kantor Bupati Bantul. Kemudian tertanggal 18 Desember 2019 pemerintah mengeluarkan surat bernomor 517.7/01829 tentang tindak lanjut surat pencabutan IUMK. Helmi menjelaskan Pemkab Bantul kemudian akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Koordinasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan terkait dengan usaha masyarakat berupa penjualan BBM eceran termasuk pom mini ataupertamini. “Belum teragendakan waktu koordinasi tersebut, tapi akan dilakukan secepatnya,” sebut Helmi.

Sementara waktu menunggu rapat koordinasi itu pihaknya menugaskan kepada camat untuk menginventarisasi IUMK yang sudah pernah dikeluarkan. Lantaran IUMK yang pernah dikeluaran itu tidak seluruhnya merupakan IUMK yang diberikan kepada usaha penjualan BBM eceran. Selain itu sementara ini Camat tidak lagi diperbolehkan mengeluarkan IUMK bagi pelaku usaha pengecer BBM. Camat menurutnya hanya beloh mengeluarkan IUMK kepada usaha diluar peruntukan penjualan BBM eceran atau pertamini. “Jadi misalnya ada warga yang usaha penggergajian itu masih diperbolehkan membeli BBM di SPBU menggunakan surat dari dinas,” jelasnya.

Sementara, Kepala DKUKMP Bantul, Agus Sulistyanta menambahkan perihal distribusi BBM hingga tataran hilir sudah diatur oleh Pertamina. Dalam aturan itu sudah dijelaskan bahwa secara resmi tingkatan pengecer paling bawah adalah SPBU. Sehingga usaha pengecer BBM yang sifatnya perorangan tidak diperbolehkan. Aturan penjualan BBM itu tercantum dalam Surat Pertamina bernomor 179/F14400/2019-S3 tertanggal 1 Maret 2019. Menurutnya, Agus pernah menyanggah surat itu lantaran ketersediaan BBM akan sangat terganggu. Dia mengakui bahwa aturan itu belum dapat diterapkan di Bantul. “Kami mencoba menfasilitasi masyarakat sebenarnya, hanya disini (Bantul) saja yang harus menunjukkan surat rekomendasi untuk beli BBM di SPBU bagi usaha, yang lain tidak. Makanya saya minta aturan ini diberlakukan sama seperti daerah lain,” paparnya.

Di sisi lain, pencabutan surat itu menjadi kabar baik bagi para penjual BBM eceran di Bantul yang menurut DKUKMP Bantul terdapat ratusan titik. Haryadi salah satunya, warga Dlingo ini mengaku senang dengan pencabutan surat itu. Pasalnya selain menjadi penompang penghasilannya setiap hari, pom mini miliknya juga menjadi andalan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan BBM. Hal ini lantaran di wilayah kecamatan dengan luas wialayah terbesar se Bantul itu belum ada satu pun SPBU dibangun. Untuk kulakan setiap hari saja, Haryadi mengaku harus membeli ke Imogiri atau justru ke Playen Gunungkidul. “Kalau sudah hafal dengan petugas SPBU tidak harus menunjukkan surat dari dinas,” sebutnya. (C-1)

Read previous post:
Kelor Sehatkan Sistem Pencernaan

PEMANFAATAN daun kelor untuk mendukung kesehatan secara alami, baik usaha pencegahan maupun melawan gangguan kesehatan sudah banyak yang menerapkan. Daun

Close