Raih Penghargaan Kesehatan, Bantul Siap Gratiskan Layanan Pendaftaran Puskesmas

MERAPI-ISTIMEWA  Bupati Bantul bersama Kepala Dinas Kesehatan Bantul menerima penghargaan dari Kementrian Kesehatan RI 9 November 2019 lalu di Tangerang.
MERAPI-ISTIMEWA
Bupati Bantul bersama Kepala Dinas Kesehatan Bantul menerima penghargaan dari Kementrian Kesehatan RI 9 November 2019 lalu di Tangerang.

BIDANG kesehatan menjadi salah satu prioritas program kerja pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Bantul, Suharsono dan Abdul Halim Muslih. Setiap tahunnya banyak inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul. Sehingga wajar jika kebupaten dengan penduduk hampir satu juta jiwa ini mendapatkan penghargaan dari Kementrian Kesehatan RI. Pekan lalu, Dinkes Bantul menerima penghargaan Gold Award untuk kategori Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis menjelaskan bahwa penghargaan itu diberikan kepada instansi atau kelompok dan individu yang dinilai berhasil menjalankan program peningkatan pelayanan kesehatan. Bantul sendiri mendapat penghargaan tersebut atas prestasinya memberikan layanan penanggulangan gawat darurat melalui unit Public Service Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul. Meski baru satu tahun beroperasi, namun PSC 119 Bantul dapat membuktikan kemampuannya dengan layanan penanggulangan kegawatdauratan. “PSC 119 ini dalam memberikan penanganan melalui jejaring dengan 27 puskesmas dan 11 rumahsakit,” terangnya.

Kepala Dinkes Bantul, Maya Sintowati menguraikan penghargaan itu diterima dalam Indonesian Healthcare Forum Innovation Award 2019. PSC 119 Bantul sebelumnya masuk dalam 10 besar yang mengalahkan layanan serupa dari seluruh Indonesia. Penjuriannya sendiri melibatkan dewan juri dari Kementrian Kesehatan dan asosiasi bidang kesehatan. Penilaian ini terdiri dari berbagai aspek, termasuk fasilitas dimana ada kesesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan dokumen yang diserahkan dalam penjurian sebelumnya. Selain itu juga terkait dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang kesehatan, inovasi sistem kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. “Selama ini pemberdayaan masyarakat baik dan jaringan dengan rumahsakit dan puskesmas sudah optimal,” terangnya.

Lebih lanjut, Maya mengatakan PSC 119 Bantul merupakan upaya penanganan pertama kasus kegawatdaruratan di masyarakat dengan jaminan respon yang cepat dan tepat. Masyarakat yang mendapati dan mengetahui atau mengalami kasus kegawatdaruratan hanya cukup menghubungi callcenter 119. Maka petugas dapat segera merespon dengan upaya cepat sehingga dapat menyelamatkan nyawa seseorang, atau mencegah kecacatan korban kegawatdaruratan. Call center 119 ini sudah berbasis informasi teknologi (IT) dimana memiliki kemampuan melacak atau tracking lokasi kejadian. Sehingga dapat memastikan dan mengerahkan fasilitas layanan kesehatan yang terdekat. “Laporannya pun sudah berbasis IT sehingga akan mempermudah akses untuk verifikasi jaminan kesehatan,” imbuhnya.

MERAPI-ISTIMEWA  Bupati Bantul, Suharsono dan Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Maya Sintowati.
MERAPI-ISTIMEWA
Bupati Bantul, Suharsono dan Kepala Dinas Kesehatan Bantul, Maya Sintowati.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bantul sedang berupaya menggratiskan layanan pendaftaran di puskesmas. Bupati Bantul, Suharsono mengaku sudah menyiapkan regulasi berupa perturan bupati (perbup) sebagai landasan perubahan layanan pendaftaran di puskesmas. Sehingga dipastikan tahun 2020 mendatang layanan pendaftaran di puskesmas sudah dapat dilakukan secara gratis oleh masyarakat. Menurutnya, tahun ini masih ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat, namun tahun 2020 mendatang sudah tidak ada pungutan yang harus dibayarkan untuk mendaftar layanan di puskesmas. “Tahun depan sudah tidak dipungut biaya, kalau tahun ini kan masih ada biaya,” ujarnya.

Tentu saja biaya pendaftaran ini harus melalui anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul. Namun terkait besaran anggaran yang dibutuhkan, Suharsono mengaku masih melakukan pembahasan dengan DPRD Bantul. Pembebasan biaya pendafataran ini akan dilakukan menyeluruh di 27 puskesmas yang ada di kabupaten ini. Kebijakan ini menurut Suharsono sudah menjadi bagian dari visi-misinya untuk mewujudkan Bantul sehat, cerdas, dan sejahtera. “Besuk tidak ada lagi warga yang tidak bisa berobat karena tidak punya biaya,” pungkasnya. (C-1)

Read previous post:
SOPREMA 2019: Gugah Generasi Muda Pecahkan Masalah Sosial

DEPOK (MERAPI) - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan kewirausahaan sosial bagi generasi

Close