Kelola TPST Piyungan, Pemerintah Gandeng Badan Usaha

MERAPI-RIZA MARZUKI  Alat berat membersihkan sampah yang menutup gorong-gorong TPST Piyungan.
MERAPI-RIZA MARZUKI
Alat berat membersihkan sampah yang menutup gorong-gorong TPST Piyungan.

PIYUNGAN (MERAPI) – Pekerjaan rumah pemerintah DIY untuk mengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, akan diselesaikan bersama badan usaha. Hingga saat ini sejumlah badan usaha baik swasta maupun badan usaha milik negara sudah mulai melirik kawasan ini. Bahkan sejumlah pihak dari luar negeri juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama. Namun, di sisi lain warga dan pemulung khawatir akan kehilangan mata pencaharian.

Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY, Fauzan Umar, Minggu (10/11) mengatakan, rencana kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini sudah dilakukan oleh daerah lain. Di DIY baru memasuki tahap perencanaan pada tahun 2020 mendatang. Sementara untuk pengelolaannya dimungkinkan terlaksana tahun 2023. Sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan detail teknis pengelolaan tersebut. “Tahun 2020 baru perencanaan yang meliputi pengelolaan sampah, termasuk perencanaan pengelolaan warga dan lingkungan,” terangnya.

Pihaknya memahami adanya kehawatiran masyarakat termasuk pemulung. Namun begitu pihaknya yakin KPBU tersebut akan menggunakan kaedah yang tepat. Dimana akan mengedepankan kepentingan kesejahteraan warga. Jika melihat pengelolaan di beberapa daerah lain, sampah yang menggunung akan ditimbun dan dibuat ruang hijau serta fasilitas publik. Selain itu digunakan juga untuk mengembangkan sektor kepariwisataan. “Warga nanti bisa mulai beralih, awalnya memulung bisa alih profesi di wisata,” imbuhnya.

Sementara, Anggota Komisi B DPRD DIY, Aslam Ridlo menyebut rencana KPBU itu merupakan bagian dari solusi pengelolaan. Menurutnya beban pengelolaan TPST Piyungan terlalu besar jika ditanggung sendiri oleh DIY. Sehingga diperlukan peran pihak lain termasuk dalam penganggaran. KPBU diharapkan akan meringankan beban anggaran pemerintah dalam pengelolaan sampah. “DIY ini punya proyek besar selain TPST Piyungan, ada Tanjung Adikarto dan Jogja Geopark misalnya. Nah ini kalau dibebankan pada amggaran DIY saja tidak mampu,” jelasnya.

Akan tetapi, Politikus PKB ini menegaskan KPBU harus bisa menjaga struktur sosial yang selama ini sudah ada dan tumbuh berkembang sebelumnya. Selain itu mengacu pada kondisi lingkungan yang wajib dijaga. Sejak dibangun 32 tahun silam, TPST Piyungan saat ini menampung banyak sampah. Bahkan setiap pekan enam pengepul sampah mendapat kiriman dari pemulung masing-masing enam ton. Artinya warga dan pemulung memiliki peran untuk mengurai sampah dengan memilah-milah. “Jadi perlu ada teknologi lain yang bisa diterapkan, asal kaedah lingkungan dan struktur sosial tadi bisa terjaga,” pungkasnya. (C-1)

Read previous post:
MERAPI–ISTIMEWA Prof Sudarsono membacakan pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Lingkungan IST Akprind Yogyakarta.
Guru Besar IST Akprind Prof Sudarsono, Teliti Pemanfaatan Material Komposit Serat Alam

SLEMAN (MERAPI) – Energi angin merupakan energi yang berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif panjang sehingga

Close