LARANGAN MUDIK NASIONAL DIMULAI HARI INI-28 Titik di Perbatasan DIY Dijaga 24 Jam


YOGYA (MERAPI)-Aturan larangan mudik nasional untuk mencegah penyebaran kasus corona mulai berlaku Kamis (6/5) hari ini hingga 17 Mei mendatang. Di DIY, sebanyak 28 titik perbatasan akan dijaga 24 jam untuk menghalau pemudik.
Petugas gabungan yang bersiaga dikomandoi oleh pihak kepolisian dan didukung oleh Satpol PP Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait di DIY.
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad kepada wartawan, Rabu (5/5) mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sebanyak 96 personel di lapangan setiap harinya dengan menggunakan sistem 4 shift yaitu pukul 07.00-13.00, pukul 13.00-19.00, pukul 19.00-01.00, dan pukul 01.00-07.00.
“SOP-nya (penjagaan perbatasan) sudah kita sepakati bersama Polda DIY,” ungkapnya kemarin saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD DIY.
Noviar menyebut ada pengecualian orang yang bisa melintas perbatasan, meliputi pekerja lintas provinsi, ASN/Polri yang sedang bertugas, dan kegawatdaruratan seperti meninggal dunia serta melahirkan.

Di sisi lain, pengawasan di tingkat mikro tetap dilaksanakan, dari tingkat RT/RW maupun Kapanewon/kemantren. Satpol PP di tingkat provinsi dan kota/kabupaten akan membantu pelaksanaan pengawasan apabila dibutuhkan.
“Kami juga meminta bupati/wali kota mengaktifkan satgas di tingkat RT yang belum terbentuk,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menegaskan, Komisi A DPRD DIY turut mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik guna memutus persebaran Covid-19. Dia menyebut ada 18 titik pengecekan yang dikelola Pemda DIY dan 10 titik pengecekan yang bekerjasama dengan Polda DIY.
“Komisi A merekomendasikan Pemda DIY untuk mengontrol pos-pos perbatasan dengan mengedepankan aspek persuasif,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga merekomendasikan agar Pemda DIY bisa memberikan kompensasi kepada penyedia transportasi seperti sopir, kernet, kondektur, hingga agen bus yang tidak bisa bekerja karena terdampak langsung akibat kebijakan larangan mudik. “Silakan (Pemda DIY) mendiskusikan sesuai UU yang berlaku,” imbuhnya.

Di Wates, petugas gabungan Kulonprogo mulai melakukan penjagaan dengan mengaktifkan pos penyekatan di wilayah perbatasan mulai hari ini, Kamis (6/5) untuk menindaklanjuti larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah pusat pada 6-17 Mei 2012 sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.
Kapolres Kulonprogo, AKBP Tartono mengatakan, bentuk pengawasan yang akan dilakukan yakni dengan memeriksa setiap pemudik yang akan masuk ke Kulonprogo. Skema penjagaan di wilayah perbatasan akan dibagi dalam tiga shift yakni pagi, siang dan malam.
“Ada lima pos yang didirikan yakni Pos Pengamanan (Pospam) di Pasar Baru Sentolo, Pospam dan Penyekatan di Temon, Pos Pantau dan Penyekatan di Kalibawang, Pos Pantau Glagah dan Pos Pantau Kalibiru. Dua pos pantau di tempat wisata akan melakukan pengamanan di objek wisata tersebut,” kata Tartono usai Apel Operasi Ketupat Progo 2021, di halaman Mapolres Kulonprogo, Rabu (5/5).
Ia menuturkan, Operasi Ketupat Progo 2021 bertujuan untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif selama Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah serta peringatan kenaikan Isa Al Masih di masa pandemi Covid-19. Selain itu juga sebagai upaya untuk meminimalisir timbulnya klaster baru penyebaran Covid-19.

Operasi Ketupat Progo 2021 akan berlangsung pada 6-17 Mei 2021 dengan menerjunkan 295 personel gabungan baik dari Polri, TNI dan unsur lainnya. Para petugas pengawas di perbatasan akan melakukan tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar larangan mudik lebaran 2021.
“Mereka yang melanggar akan mendapat sanksi putar balik,” tegasnya.
Meski demikian, pengecualian akan diberikan kepada mereka yang bekerja atau sedang melakukan perjalanan dinas dengan membawa surat tugas dari pimpinannya. Selain itu, pengecualian juga diberikan pada mereka yang akan menengok keluarga yang sakit atau ada keluarga yang meninggal, ibu hamil dengan satu pendamping serta memiliki kepentingan melahirkan dan pelayanan kesehatan kedaruratan. Mereka harus menyertakan surat keterangan bebas Covid-19 atau surat tugas dari perusahaan sebagai bukti jika ingin masuk ke wilayah Kulonprogo.

Karenanya, Tartono kembali mengingatkan bahwa tidak mudik pada perayaan Lebaran tahun ini menjadi pilihan terbaik untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19. Pihaknya memahami bahwa masyarakat sangat merindukan kampung halaman. Namun demi keselamatan bersama, Ramadan tahun ini diimbau untuk diisi dengan ikhtiar memutus mata rantai wabah Covid-19.
“Masyarakat juga diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas,” ucapnya.
Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengimbau agar warga Kulonprogo di perantauan tidak mudik meski keinginan berkumpul dengan keluarga setelah lama tidak bertemu sangat besar. Dikhawatirkan, jika tetap mudik, dapat menjadi penyebaran Covid-19.
Dalam kesempatan itu, Sutedjo juga meminta agar satgas Covid-19 di tingkat kalurahan bahkan RT melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Hal ini penting untuk mengawasi warga perantauan yang terlanjur mudik ke Kulonprogo.
“Mereka yang sudah mudik jangan melakukan melakukan aktivitas yang menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan,” tegas Sutedjo.(C-4/Unt)

Read previous post:
Mbahe Memang Suka Pinjam Ulegan

WAKTU itu di rumah Ibu sedang ramai orang. Tetangga kanan-kiri banyak yang datang untuk membantu mempersiapkan hajatan pernikahan adik. Mladen

Close