Satpol PP Siap Jaga Perbatasan hingga Awasi Jalur Tikus


YOGYA (MERAPI)-Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan pihaknya telah menyiapkan 96 personel di perbatasan Yogyakarta termasuk di jalan tikus dan 328 personel di obyek wisata untuk mencegah masuknya pemudik seiring dengan kebijakan larangan mudik dari pemerintah mulai 6-17 Mei 2021.
“Dalam pelaksanaan tanggal 6 (Mei) kami Pol PP akan menurunkan personil 96 orang personel khusus di perbatasan kemudian 328 (personel) di objek wisata. Terkait dengan ketentuannya termasuk di jalur tikus dilakukan pengetatan,” jelasnya, Selasa (4/5).
Apabila ada yang melanggar, Noviar menegaskan akan dilakukan putar balik secara paksa, kecuali bagi orang yang bekerja lintas batas atau penglaju.

“Bagi yang kedapatan melakukan lintas batas tanpa membawa surat pengecualian, itu diputar balik termasuk tambahan juga khusus penglaju maka diperkenankan lintas batas dengan ketentuan membawa surat keterangan dari atasan ditambah dengan surat sehat genose maupun antigen,” paparnya.
Pihaknya juga telah mengantisipasi adanya travel gelap, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan stakeholder terkait. Pemeriksaan akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh.
“Logikanya dari Jateng dan Jabar diperketat masuk di DIY, masuk relatif lebih sedikit baik itu travel gelap dan kendaraan pribadi tidak bisa lewat. Kecuali ada hal khusus misal TNI, Polri dan ASN yang melaksanakan tugas dinas, kedaruratan, saudara meninggal atau ibu hamil itu bisa lewat,” jelasnya.

Noviar mengimbau masyarakat agar tidak melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Yogyakarta serta menghindari kerumunan di pusat perbelanjaan jelang hari raya, termasuk melakukan takbir keliling.
“Kami berharap masyarakat Yogya di luar DIY agar tidak melaksanakan perjalanan dulu baik masuk maupun keluar DIY. Kedua jelang hari raya agar menghindari berkerumun terutama di pusat belanja yang dapat memicu terjadi penularan dan tidak melakukan takbir keliling,” paparnya.
Sementara, Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan apabila sudah ada yang lolos mudik sebelum ketentuan larangan, maka pihak RT/RW dan kelurahan wajib meminta mereka melakukan isolasi selama 5 hari.

“Kalau ndilalah sudah ada yang lolos mudik maka RT, RW, lurah berkewajiban minta supaya pemudik melakukan karantina minimal 5 hari,” ujarnya.
Aji menegaskan, setiap kepala desa memiliki kewenangan untuk melarang warganya mudik atau meminta mereka untuk isolasi mandiri. Sehingga dia berharap tidak akan ada lagi pernyataan dari kepala desa yang mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan melarang warganya.
“Ada pernyataan kepala desa, ‘kami ga punya kewenangan untuk melarang mudik’. Ada. Jadi kalau Pak Presiden sudah menyampaikan lewat instruksi maka seluruh perangkat hingga ke bawah di kelurahan itu punya kewenanngan untuk melarang mudik,” jelasnya. (C-4).

Read previous post:
Cerita Bergambar W.A.S.P

Close