Peradi Pergerakan Protes Penangkapan Advokat LBH Yogya


YOGYA (MERAPI)-Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia (DPP Peradi Pergerakan) keberatan dengan penangkapan aparat Polres Purworejo terhadap advokat LBH Yogya. Pasalnya advokat dalam menjalankan tugasnya dilindungi undang-undang.
“Kami telah melayangkan surat keberatan ke Kapolda Jawa Tengah atas penangkapan advokat LBH Yogya,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Peradi Pergerakan, M Syafei SH didampingi Ketua DPC Peradi Pergerakan Kota Yogya, Fahrurrozi SH kepada wartawan, Senin (3/5).
Disebutkan, advokat dari LBH Yogya ditangkap saat menjalankan tugas profesi mendampingi warga melakukan penolakan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas Purworejo pada Jumat 23 April 2021. Selama ini, kata dia, tugas advokat mendapat perlindungan dan berpedoman pada UU No 18 Tahun
2003 tentang Advokat dan kode etik profesi advokat.

Untuk itu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dengan melakukan penahanan terhadap para advokat LBH Yogya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 UU Advokat. “Karena advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan,” kata Syafei.
Selama ini, jelas dia, para advokat LBH Yogya yang melakukan upaya membela kepentingan klien memiliki hak imunitas sebagai advokat dan tidak dapat dilakukan penangkapan. Hak imunitas ini diatur
dalam pasal 15 UU Advokat. Sehubungan selain pelanggaran UU Advokat, penangkapan tersebut juga melanggar hak konstitusional sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 28 G ayat 1 UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Peradi Pergerakan menyampaikan keberatan
terhadap penangkapan advokat LBH Yogyakarta pada saat menjalankan tugas profesinya oleh Polres Purworejo yang bertentangan ketentuan dalam konstitusi, ketentuan hukum internasional dan perundang-undangan yang berlaku. “Sehingga kami meminta agar segera dilepaskan dan dibebaskan tanpa syarat,” tegas Syafei.
Sementara Ketua DPC Peradi Pergerakan Kota Yogya, Fahrurozi SH menambahkan, hingga saat ini pihak organisasi advokat Peradi Pergerakan tengah melakukan koordinasi dengan PBHI dan LBH Yogya. “Kami masih menunggu perkembangan dan akan melaksanakan langkah hukum selanjutnya,” jelasnya. (Usa)

Read previous post:
Pamer Makanan Mewah di Medsos Saat yang Lain Memprihatinkan

DI BULAN Ramadhan tahun ini, kita semua masih menjalaninya dalam keadaan prihatin karena pandemi tetap mempersempit ruang bagi kita dalam

Close