Siap Disuntik, Pengemudi Betor Minta Jaminan Keamanan Vaksin

YOGYAKARTA (MERAPI)-Seluruh komunitas yang berada di Kawasan Malioboro Yogya rencananya divaksin corona mulai 1 Maret 2021 awal pekan depan. Namun ternyata, belum semua komunitas terdata sebagai penerima vaksin.
Hal ini diketakui Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana saat melakukan inspeksi di kawasan Malioboro, Jumat (26/2).
Meski begitu, Huda menuturkan secara keseluruhan rencana vaksinasi massal bagi komunitas di Malioboro disambut baik oleh mereka.
“Dari yang saya temui, baik komunitas pedagang, penarik becak, maupun pengunjung mayoritas mendukung program vaksinasi. Pasalnya keberadaan vaksinasi akan membuat rasa nyaman dan aman,” ungkapnya kemarin usai berkeliling Malioboro.

Huda meminta agar Dinas Kesehatan segera melakukan pendataan dan pengecekan ulang penerima vaksin sebab masih ditemukan komunitas yang belum terdata, yakni komunitas becak motor (Bentor).
Dia juga meminta agar dilakukan sosialisasi massal ihwal vaksin agar warga tidak perlu merasa takut apalagi tidak yakin. Dia berharap jangan sampai ada warga komunitas Malioboro yang tertinggal.
“Pemda harus fokus dalam merealisasikan program vaksin massal yang digagas pemerintah pusat. Pasalnya Malioboro sudah ditetapkan sebagai percontohan vaksin massal pertama se-nasional di kawasan ekonomi. Jangan sampai ada yang kelewatan,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu anggota komunitas bentor ‘Resmi Manunggal’, Joko Suparjo mengakui dirinya bersama dengan 20-an temannya belum didata dan mendapatkan sosialisasi mengenai rencana vaksinasi massal di Malioboro.
“Kemarin sempat melihat petugas mendata di kalangan pedagang seberang, namun mereka tidak mendatangi kami sampai hari ini,” jelasnya.
Meski berharap bisa mendapatkan vaksin massal, dia merasa masih memiliki keraguan mengenai vaksin yang diberikan ini. Untuk itu, dia ingin agar pemerintah bisa memberikan jaminan.
“Jika ada jaminan dari pemerintah langsung yang menyatakan vaksin ini aman, kami sepenuhnya mendukung karena kami ingin Malioboro bebas Corona dan ekonomi kembali lagi,” imbuhnya.
Rini Hastuti, salah satu pedagang baju di Malioboro mengaku namanya sudah terdata sebagai penerima vaksin. Dia berharap usai vaksinasi, Malioboro menjadi lebih kondusif.

“Biar semakin ramai, dengan vaksin bareng-bareng maka terbangun rasa aman bersama dan hilangnya rasa ketakutan serta kekhawatiran,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin saat bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan sebanyak 20 ribu pedagang maupun pelaku ekonomi di Malioboro akan mendapatkan vaksin tahap kedua pada 1 Maret. Pelaksanaan vaksin rencananya dilaksanakan di pasar Beringharjo.
Sementara itu di Wates, sekitar 3.500 pedagang pasar tradisional di Kulonprogo akan disasar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Para pedagang calon penerima vaksin itu berasal dari 27 pasar yang dikelola Pemkab Kulonprogo.
Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kulonprogo, drg Theodola Baning Rahajujati mengatakan, sebanyak 23.000 sasaran vaksinasi tahap kedua di Kulonprogo telah masuk dalam catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo. Mereka terdiri dari sejumlah pegawai pemerintahan, TNI, Polri, guru, pelaku pariwisata, pedagang pasar, ojek, organisasi angkutan darat (organda) dan jurnalis.

“Angka tersebut berpotensi untuk bertambah karena sejumlah data belum masuk catatan Dinkes,” katanya, Jumat (26/2).
Dari sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang belum terdata, lanjut Baning, yakni instansi vertikal termasuk karyawan yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berapapun jumlah vaksin yang datang dari pusat nantinya akan langsung diberikan secara prioritas.
Baning menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua di Kulonprogo akan mengambil tempat di 24 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Di antaranya, 21 puskesmas, dua RS milik Pemkab Kulonprogo dan satu klinik Bhayangkara milik Polri. Pihaknya bahkan masih mungkin menambah satu klinik Kartika milik TNI.
“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap kedua kami targetkan Maret mendatang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kulonprogo, Fajar Gegana mengatakan, 88 posko Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) mikro sudah dibentuk di kalurahan-kalurahan seiring penerapan PTKM berbasis mikro. Namun disayangkan, pelaksanaannya belum berjalan maksimal.

“Banyak posko yang tidak rutin dijaga. Padahal seharusnya dipantau terus meski zona hijau sebagai upaya antisipasi,” ujarnya.
Fajar kemudian meminta agar posko PTKM mikro di kalurahan-kalurahan tetap memantau protokol pencegahan penularan Covid-19 selama 24 jam. Upaya mitigasi diharapkan dilakukan serius oleh petugas yang berada di tiap posko. Salah satunya memantau kegiatan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan.
Di sisi lain, Pemda DIY melaporkan penambahan 174 kasus positif Covid-19, Jumat (26/2) sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 27.425 kasus.
Juru bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih mengatakan distribusi kasus terkonfirmasi Covid-19 terdiri dari 17 warga Kota Yogyakarta, 47 warga Bantul, 27 warga Kulon Progo, 6 warga Gunungkidul, dan 77 warga Sleman.
“Rincian riwayat kasus terdiri dari 34 kasus periksa mandiri, 99 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, 2 kasus hasil screening karyawan kesehatan, 1 kasus screening pasien, 2 kasus perjalanan luar daerah, dan 36 kasus belum ada info,” jelasnya. Sementara penambahan kasus sembuh sebanyak 223 kasus, sehingga total sembuh menjadi 21.298 kasus. “Penambahan kasus meninggal sebanyak 4 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 665 kasus,” imbuhnya.(C-4/Unt)

Read previous post:
Pemkab Alokasikan Anggaran Penanggulangan 2021

WONOSARI (MERAPI) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan anggaran penanggulangan bencana alah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 235

Close