Utamakan Edukasi, Penolak Vaksin Belum Perlu Disanksi


DANUREJAN (MERAPI)-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan sanksi bagi penolak kebijakan vaksinasi Covid-19. Apalagi sampai denda atau pencabutan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.
Hal ini diungkapkan usai kunjungan Komisi IX DPR RI ke Yogyakarta dan ditemui langsung oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Senin (15/2) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus dalam mengedukasi masyarakat terkait vaksin Covid-19 sehingga muncul kesadaran hingga proses vaksinasi berjalan dengan lancar. “Komisi IX dalam rapat bersama Menkes mendorong pemerintah tidak mengedepankan pemberian sanksi. Tapi mengutamakan persuasi dan edukasi,” ungkapnya.
Menurutnya, apabila edukasi tidak berhasil dilakukan, barulah pemerintah dapat memberikan sanksi. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah tidak perlu buru-buru. “Sanksi bisa menyusul, ya nanti,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 14 Tahun 2021 pada tanggal 9 Februari 2021 tentang vaksinasi corona yang mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.
Aturan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi corona diatur dalam Pasal 13A Ayat 4 yang terdiri dari 3 jenis sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada penolak vaksinasi corona, meliputi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.
Asek Bidang Perekonomian Setda DIY, Tri Saktiana menambahkan, hingga saat ini Pemda DIY belum menerapkan pemberian sanksi bagi masyarakat penolak vaksin Covid-19.

Sebab, Gubernur DIY Sri Sultan HB X lebih mengedepankan kesadaran masyarakat Yogyakarta dengan adanya vaksinasi Covid-19. Dalam hal vaksinasi, masyarakat dilibatkan sebagai subjek.
“Sanki denda tidak. Kita persuasiflah, karena jangan-jangan takut disuntik,” ungkap Tri. Saat ini, kata dia, Pemda DIY tengah fokus pada proses pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan baik.
“Kita bergerak untuk hal-hal yang belum lancar dalam administrasi seperti pemberian insetif nakes dan lain-lain. Ini sudah berproses,” imbuhnya. (C-4).

Read previous post:
Selama Libur Imlek, Bantul Raup Pendapatan Rp 195 Juta Lebih

BANTUL (MERAPI) - Libur tahun baru Imlek yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 tak membuat beberapa objek wisata di Kabupaten

Close