PTKM Tak Efektif karena Mobilitas Warga Tinggi


DANUREJAN (MERAPI)- Presiden Joko Widodo menilai pembatasan pembatasan sosial di Jawa-Bali atau PPKM periode 11-25 Januari 2021 tidak efektif menurunkan penularan Covid-19. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku belum memiliki pertimbangan keberlanjutan pembatasan tersebut akan seperti apa, meskipun sebelumnya sudah dilakukan modifikasi. Pihaknya menunggu evaluasi dari pemerintah pusat.
“Kita belum punya pertimbangan yang lain biarpun kemarin ada modifikasi pembatasan, ya. Kita (sudah) lakukan modifikasi. Nanti kita lihat dulu hasilnya (evaluasi) tidak bisa kalau sekadar (langsung) memutuskan,” jelasnya, Senin (1/2) di Kompleks Kepatihan.
Meski begitu, Sultan mengklaim terjadi tren penurunan angka positif Covid-19 di Yogyakarta meski dalam beberapa hari terakhir masih di angka 200 lebih setiap harinya.

“Yang jelas kan untuk yang positif sama yang meninggal kan sudah menurun. Selama ini kita ikuti (aturan pembatasan pemerintah). Jadi nanti kita lihat hasilnya dulu gak bisa kalau sekaligus,” ujarnya.
Yang terpenting, menurut Sultan, perlunya memotong rantai persebaran virus di tingkat terbawah. Sebab penularan saat ini berada di lingkungan keluarga dan tetangga.
“Yang penting itu kan harus motong di level bawah atau di RT/RW karena rata-rata penularan sudah keluarga, bapak, ibu-anak kan gitu, sama tetangga. Makanya saya tekankan Kabupaten/Kota ambil inisiatif untuk di desa itu,” papar Sultan.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan PTKM kurang efektif karena masih tingginya mobilitas warga yang sebenarnya menjadi kunci upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Itu memang dari segi substansi bener, artinya tidak mempengaruhi terkait jumlah positif di 7 provinsi yang melaksanakan PTKM. Dengan pengetatan yang dilakukan ternyata angka positif tidak menurun,” ujarnya.

“Sehingga akan dievaluasi. Kemarin kita rapat dengan Menkomaritim akan dievaluasi 6 atau 7 (Februari) apakah perpanjang atau ada modifikasi lain,” imbuhnya.
Noviar memaparkan tujuan PTKM sebetulnya untuk mengurangi mobilitas masyarakat, dari luar kota dan dalam kota. Namun dalam kenyataannya masih banyak aktivitas perjalanan antar provinsi dan kabupaten kota yang masih terjadi.
“Mobilitas masih tinggi, pelanggaran tinggi, kemudian angka positif juga tinggi sehingga PTKM dianggap tidak maksimal,” tegasnya. Hingga minggu ketiga PTKM, Satpol PP DIY mencatat jumlah pelanggaran mencapai 2.503 kasus. Sebanyak 1.055 di antaranya pelanggaran protokol kesehatan tidak memakai masker atau memakai masker tetapi tidak benar.

Adapun 98 orang pelanggar diberi sanksi pembinaan dengan sita KTP 1×24 jam dan saat pengambilan KTP diberikan sosialisasi dan kondisi dan edukasi Covid-19. Selain itu, pelanggaran kepatuhan tutup jam operasional maksimal jam 20.00 serta kapasitas makan di tempat maksimal 20 persen juga masih banyak ditemukan.(C-4)

Read previous post:
EYANG ONGGOLOCO KSATRIA HUTAN WONOSIDI (4) – Ditanam Pohon Mangga Emprit untuk Tolak Bala

“Jika memang itu yang kalian inginkan jangan salahkan kami jika terjadi pertumpahan darah.” Tak lama kemudian mereka menyerang dengan membabi

Close