PROTES PTKM KE DPRD DIY-Bakul Angkringan Hingga PKL: Kami Makin Menderita

YOGYA (MERAPI)- Sejumlah Warga Pekerja Sektor Informal dan Serikat Pekerja Yogyakarta menyampaikan aspirasi ke DPRD DIY, Selasa (26/1). Mereka meminta kelonggaran pelaksanaan Instruksi Gubernur tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Perwakilan warga pekerja sektor informal, Denta Julian Sukma mengatakan Instruksi Gubernur No 2 tentang PTKM diperbarui Ingub No 4 tahun 2021 tentang perpanjangan PTKM hanya mengatur pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan atau mal tetapi tidak mengatur pembatasan tempat usaha secara umum.
“Kami harus menghidupi keluarga dan punya kebutuhan serta tanggungjawab lain yang harus dipenuhi. Semakin mendalam penderitaan kami. Sebenarnya sudah menderita sejak awal pandemi, tapi ini semakin mendalam. Kami kecewa dengan kebijakan Pemda DIY,” paparnya.

“Covid ini mau ke mana aja tak tahu tujuan, tak tahu tempat dan waktu. Ini mengapa kami pertanyakan pembatasan jam 8 malam padahal kan pagi juga ada Covid,” imbuhnya.
Menurutnya, ada perbedaan pemahaman dari Instruksi Gubernur dengan implementasi di lapangan. Sehingga hal ini merugikan masyarakat pekerja sektor informal. “Ingubnya bicara hanya mal dan pusat perbelanjaan yang tutup pukul 20.00 WIB, namun semua kemudian diminta tutup jam itu. Padahal ada aturan juga 25 persen kapasitas untuk restoran dan rumah makan dengan jam yang tidak diatur,” lanjutnya.
Untuk itu, para pekerja sektor informal berharap, pada PSTKM tahap 2, tidak ada lagi penindakan bagi tempat usaha di luar pusat perbelanjaan dan mal yang dipaksa tutup karena dianggap melanggar jam operasional.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Sofyan Setyo Darmawan mengatakan Instruksi Gubernur hanya menyebut pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall. Dia sepakat ada perbedaan persepsi aturan dan implementasi di lapangan.

“Seharusnya yang diperketat adalah protokol kesehatannya, bukan waktunya yang diperketat. Ini justru waktunya yang harus dilonggarkan agar tak memicu kerumunan. Ini seperti anak sekolah saat dapat waktu istirahat 15 menit, pasti kantin penuh, berkerumun biar dapat makan atau minum,” paparnya.
Sofyan mendorong agar penerapan kebijakan dan implementasi harus sejalan agar tidak membuat warga dengan Satpol PP berselisih paham yang justru tak menyelesaikan masalah pada masa pandemi Covid-19.
Adapun warga pekerja sektor informal dan serikat pekerja Yogyakarta yang menyampaikan aspirasi terdiri dari Paguyuban Pekerja dan Pedagang Kecil Kawasan Abu Bakar Ali, Paguyuban Pekerja dan Pedagang Lesehan Kawasan Malioboro, Paguyuban Bakul Angkringan Kawasan Malioboro, Paguyuban Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro, Paguyuban Pedagang Kecil Pasar Klithikan Senthir, Paguyuban Pekerja dan Pedagang Kecil Kawasan Alun – Alun Utara, Paguyuban Bakul Ronde dan Angkringan Kawasan Alun – Alun Utara, Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP NIBA
SPSI) DIY serta Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Indonesia Kota Yogyakarta.(C-4)

Read previous post:
RADEN GATOKACA MENGAJAK KE DIRGANTARA (1) – Petruk Menginjak-injak Nisan di Makam

MUSIM kemarau tiba. Bagi anak- anak dan remaja pedesaan, musim kemarau identik dengan layang- layang. Lapangan Soragan yang tidak begitu

Close