PTKM DIMULAI, SATPOL PP AWASI PELANGGARAN-PKL Kuliner Malioboro Pilih Libur 2 Minggu

YOGYA (MERAPI)-Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) sudah dimulai Senin (11/1) sampai 25 Januari 2021 mendatang. DPRD DIY pun meminta agar Pelaksanaan Instruksi Gubernur DIY nomor 1 tahun 2021 tentang pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di DIY itu harus diawasi dengan ketat dan tegas.
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, Satgas Covid-19 bidang penegakan hukum tidak boleh ragu-ragu memberikan sanksi. “Begitu ada yang lewat satu menit saja, tutup. Dah jadi tidak boleh ada ruang negosiasi lagi,” tegasnya, Senin (11/1) di Kompleks Kepatihan.
Menurutnya, sanksi yang diberikan harus lebih berat agar memberi efek jera. Untuk itu juga perlu dilakukan revisi Pergub nomor 77 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahaan dan Pengendalian Covid-19.

“Jadi sanksinya bukan lagi nyapu 15 menit ya tapi sanksinya adalah misalnya pelaku pelanggar dikirim ke fasilitas umum disuruh bersihkan sampai satu hari. Kan dinsos banyak penampungan,” jelas Eko.
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad menambahkan pihaknya bersama lintas sektor penegakan hukum menggandeng TNI Polri, mulai Senin 11 Januari kemarin melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran Ingub 1 tahun 2021.
Enam tim diterjunkan setiap harinya, untuk melakukan pengawasan dari pagi hingga malam. Pengawasan WFH 50 persen, makan di tempat 25 persen, dan jam operasional maksimal pukul 19.00.
“Kita mulai tahap pertama hari kini pengawasan WFH. Pengawasan jam tutup operasional juga. Pengawasan WFH 25 persen, makan di tempat juga,” jelasnya.

Noviar berharap masyarakat mematuhi ketentuan yang sudah diberikan serta dapat disiplin tinggi agar tujuan PTKM selama dua minggu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Yogyakarta dapat tercapai. Noviar juga berharap seluruh instansi bergerak bersama melakukan sosialisasi dan pengawasan.
Sementara itu Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta juga disiagakan untuk mengawasi pelaksanaan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) mulai Senin (11/1) sampai 25 Januari 2021. Jika ada pelanggaran PTKM akan diberikan sanksi teguran lisan hingga penutupan usaha.
“Kami akan siagakan personel Satpol PP Kota Yogyakarta untuk patroli di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Hanya untuk Kawasan Tugu, Malioboro hingga Kraton Yogyakarta menjadi pantauan utama,” kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto, Senin (11/1).

Dia menyatakan pengawasan pelaksanaan PTKM mengacu pada Surat Edaran (SE) Walikota nomor 443/025/SE/2021 tentang PTKM. Misalnya pembatasan jam operasional usaha jasa makanan dan minuman, toko swalayan, toko jejaring, mall, destinasi wisata dan bioskop sampai pukul 19.00 WIB. Pengunjung yang makan atau minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas. Pembatasan kegiatan di tempat umum paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan dan paling banyak 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan.
“Kami akan kawal SE Walikota. Kami juga akan dibantu Satpol PP DIY. Untuk pengawasan di wilayah kami bekerjasama dengan kemantren dibantu teman-teman Satpol PP BKO di kemantren,” paparnya.
Menurutnya pengawasan akan diperketat di malam hari karena ada pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat sampai pukul 19.00 WIB. Tidak hanya pengawasan pelaksanaan PTKM, tapi juga penerapan protokol kesehatan 5 M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan.

Dia menyampaikan Satpol PP akan menindak bagi pelanggar PTKM dan protokol kesehatan. Penindakan berupa teguran lisan dahulu. “Kami tegur lisan dulu. Kalau tidak nurut kami berikan peringatan tertulis. Setelah tiga kali x 24 jam masih ngeyel kami minta tutup dulu,” tegas Agus.
Sementara itu sebagian pedagang lesehan Malioboro memilih tidak berjualan selama penerapan PTKM. Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro Desio Hartonowati mengatakan dengan penerapan PTKM para pelaku lesehan kuliner Malioboro tidak bisa berjualan karena operasional kuliner baru mulai pukul 18.00 WIB. Sedangkan penerapan PTKM ada pembatasan sampai pukul 19.00 WIB.
“Setelah buka, selang tiga puluh menit harus sudah tutup lagi. Separo lebih pedagang lesehan kuliner Malioboro memutuskan tidak buka. Harapan kami kebijakan ini tidak diperpanjang. Cukup sampai tanggal 25 Januari saja,” ucap Desio.
Dia menilai para pedagang lesehan Malioboro tidak beralih ke layanan pesan antar makanan secara online karena sulit. Mengingat konsumen utama lesehan Malioboro adalah wisatawan dengan suasana khas Malioboro.(Tri)

Read previous post:
TAK MASUK KRITERIA KARENA USIA-Sultan Tak Ikut Gelombang Pertama Vaksinasi Covid-19

Close