PSTKM SIAP DITERAPKAN-Hajatan Dilarang di Gunungkidul, Mal di Yogya Tutup Pukul 19.00

UMBULHARJO (MERAPI)-Pemerintah kota dan kabupaten di DIY siap melaksanakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) sesuai instruksi pemerintah pusat untuk mengendalikan kasus corona. Di Gunungkidul, pemda setempat melarang pesta hajatan sementara di Yogya mal tutup pukul 19.00.
Kemarin siang, Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) Walikota tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat yang berlaku 11-25 Januari 2021. SE Walikota Yogyakarta itu sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur DIY terkait pengetatan terbatas kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

“Kami memiliki komitmen untuk menyamakan seluruh aturan yang ada di kota, kabupaten dan DIY agar masyarakat punya panduan yang pasti. Yang harus dipahami bersama dengan membatasi kegiatan masyarakat diharapkan tidak terjadi sebaran covid-19,” kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, usai rapat koordinasi Satgas Covid-19 Kota Yogyakarta, Jumat (1/8).
Sejumlah hal yang tertuang dalam SE Walikota Yogyakarta tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat adalah membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh (daring/online).
“Pembatasan kerja dengan pekerja 50 persen WFH dan 50 persen di kantor itu berlaku untuk perkantoran pemerintah dan swasta. Masuknya bergantian,” ujarnya.

Sektor esensial yang berkaitan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan memberlakukan pembatasan jam operasional dimulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB, kapasitas pengunjung sebesar 50 persen dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman yang meliputi restoran, jasa boga, pusat penjualan makanan, rumah makan dan warung makan pengunjung yang makan/minum di tempat maksimal 25 persen dari kapasitas dan jam operasional sampai pukul 19.00 WIB.
“Layanan makanan melalui pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional yang berlaku dengan menerapkan protokol kesehatan,” papar Heroe.

Sedangkan jam operasional toko swalayan, toko jejaring, pusat perbelanjaan/mall dan kawasan pertokoan dibatasi sampai pukul 19.00 WIB. Jam operasional destinasi pariwisata dan bioskop sampai pukul 19.00 WIB. Kegiatan di tempat umum, dibatasi paling banyak 25 persen dari kapasitas ruangan dan paling banyak 50 orang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan. Kemantren diminta melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya.

“Setelah ditandatangani walikota, SE segera kami sosialisasikan ke masyarakat. Kami siapkan posko penegakan supaya kondisi pembatasan kegiatan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Posko penegakan di Balaikota dan setiap kemantren dengan mantri-mantri yang akan mengkoordinasikan,” ucap Heroe.
Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti berharap masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan dan surat edaran tersebut. Dia menyatakan Pemkot Yogyakarta mengikuti instruksi Gubernur DIY. “Masyarakat cobalah mentaati dengan meningkatkan kualitas aktivitas di rumah,” imbuh Haryadi.
Di Wonosari, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar rapat koordinasi lintas sektoral menindaklanjuti Instruksi Gubernur DIY tentang pemberlakukan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM).

Salah satunya adalah melarang adanya acara hajatan bagi masyarakat. Bupati Gunungkidul, Hj Badingah S Sos menyatakan, pihaknya meminta masyarakat untuk kooperatif dalam penerapan kebijakan pemerintah ini. Pelarangan terhadap digelarnya hajatan di kalangan masyarakat karena berdasarkan pemantauan dan laporan yang dilakukan oleh petugas, saat ini sudah banyak hajatan dalam skala besar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan berpotensi terjadinya penularan Covid-19. “Penyelenggaraan hajatan selama PSKTM dilarang,” ucapnya.
Selama penerapan PSTKM pemerintah pusat dan tim yang dibentuk akan melakukan monitoring. Kedepan selama 14 hari itu apakah penyebaran kasus covid-19 di Gunungkidul akan mengalami penurunan atau peningkatan. Jika terjadi peningkatan tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat akan mengambil kebijakan perpanjangan masa tersebut. “Harapan semua pihak menyadari kondisi yang sekarang terjadi dan berharap kebijakan kearifan lokal masyarakat juga diterapkan,” terangnya.(Tri/Usa/Pur)

Read previous post:
Masih Tinggi, Positif Corona di Yogya Tambah 379 dalam Sehari

Close