Bantah Berafiliasi dengan Ormas Tertentu, Presdir JNE: Demi Allah Kami Organisasi Netral

JAKARTA (HARIAN MERAPI) – Presdir PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), M Feriadi Soeprapto membantah tudingan bahwa JNE memiliki afiliasi dengan kelompok organisasi masyarakat tertentu. Feriadi memastikan JNE adalah organisasi netral.

“Demi Allah adalah JNE adalah organisasi netral, tidak berafiliasi dengan organisasi atau kelompok atau individu apapun. JNE juga tidak ingin masuk ke delam isu yang berbau SARA,” kata Feriadi dalam jumpa pers di Jakarta yang juga disiarkan lewat Zoom, Rabu (16/12).

JNE, lanjut Feriadi, hanya mau berbisnis, serta membatu masyarakat dan UKM dalam pendistribuasian barang, sehingga JNE dapat membantu anak-anak yatim piatu, janda hingga fakir miskin.

“Kami hanya mau berbisnis, mencari keberkahan,” katanya didampingi Komisaris JNE Djohari Zein, Direktur Keuangan Chandra Fireta, VP Of Marketing Eri Palgunadi serta kuasa hukum JNE Hotman Paris Hutapea.

Feriadi menduga, ada pihak-pihak yang ingin menyerang dan menjatuhkan JNE dengan memanfaatkan suhu perpolitikan saat ini dengan momentum hari belanja online nasional (Harbolnas) 12.12. Tanggal tersebut, lanjutnya, merupakan hari yang ditunggu-tunggu perusahaan logistik dan ekspedisi, lantaran marketplace dan pelaku bisnis online melakukan promo besar-besaran.  

“Kami menduga bahwa ini semua dikaitkan dengan adanya persaingan usaha. Kami belum tahu siapa (pelakunya), tapi indikasi ke arah sana,” kata Feriadi.

Namun demikian, menurutnya, bisnis JNE tetap berjalan bahkan mengalami pertumbuhan selama lima tahun berturut-turut sebanyak 25 persen. Termasuk volume transaksi pada Harbolnas 12.12 yang mencapai 15 persen. Sehingga, isu JNE kolaps atau bangkrut tidak benar sama sekali.  

Dalam kesempatan itu, VP Of Marketing JNE Eri Palgunadi juga menyampaikan hak jawab serta keberatan dengan tuduhan Ustadz Hanny Kristianto sebagai CEO JNE, karena faktanya Hanny Kristianto bukan CEO JNE. Tetapi bersama JNE pernah berkolaborasi untuk membantu yang bersangkutan untuk pengiriman APD, masker, face shield dan obat-obatan herbal. Hal ini pun sudah diklarifikasi oleh Hanny Kristianto melalui video di akun IG Hanny Kristianto.

Selanjutnya terkait tuduhan akun JNE Sorogenen membuat konten terkait SARA yang menghina Banser di wilayah Pekalongan, tapi faktanya kasus ini sudah selesai pada 27 Agustus 2020 dan sebagai sanksi perjanjian kerja sama dengan agen tersebut sudah diputus. Dan pihak JNE Pekalongan serta NU serta Banser setempat telah melakukan mediasi.

Eri juga melanjutkan, adanya tuduhan Haikal Hassan memiliki saham di JNE, faktanya JNE didirikan oleh alm H Soeprapto Soeparno. Saat ini JNE dipimpin oleh M Feriadi selaku Presiden Direktur JNE, Chandra Fireta selaku Direktur JNE, dan Edi Santoso selaku Direktur JNE. Tidak pernah ada keterlibatan Haikal Hassan dalam kepemilikan saham di JNE.

Kuasa Hukum JNE, Hotman Paris Hutapea menegaskan, dapat membawa perkara tersebut ke ranah pidana, dengan pasal-pasal disangkakan di antyaranya menyangkut fitnah atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menyangkut kebencian antargolongan (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Namun, kata Hotman, pihak JNE ingin menunggu untuk membuat klarifikasi dulu kepada media massa mengenai fakta yang sebenarnya sehingga persoalan menjadi terang dan jelas. Hotman menduga kabar tersebut dibuat-buat oleh orang yang tidak mengerti persoalan hukum yang akan menjeratnya jika membuat dan menyebar kabar fitnah kepada publik.

Apabila di kemudian hari, masih timbul lagi kabar tidak benar tersebut, maka Hotman menyatakan bahwa JNE tak segan-segan membuat somasi dan melaporkan kasus itu ke polisi.

“Kalau ada yang kurang ajar, kalau masih ada yang fitnah kita bertindak secara hukum. Sekarang saya kasih kesempatan, adakah dari kalian yang bisa buktikan bahwa ada kaitan dengan teroris? Ada yang bisa buktikan mereka ada hubungan dengan Haikal Hassan? Kalau ada, silakan buktikan sekarang,” tandasnya.

“Jadi tolong jangan diulangi lagi, itu saja. Karena ancamannya serius. Bisa ditahan (polisi) karena lebih dari lima tahun ancamannya,” sambung Hotman. (Son)

 

Read previous post:
PSS Tak Khawatir Eksodus Pemain Asing

SLEMAN (HARIAN MERAPI) - Banyak pemain asing Liga 1 yang memilih hijrah ke negara lain karena ketidakjelasan kompetisi di Indonesia.

Close