KONI PUSAT GELAR MUSORNASLUB – Peremajaan Aturan Organisasi Olahraga

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Sejumlah aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi olahraga mengalami perubahan setelah ditetapkan melalui Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) KONI pusat yang digelar secara virtual pada Senin (7/12). Perubahan aturan tersebut salah satunya yakni soal perpanjangan masa kepengurusan KONI daerah yang bersamaan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Menurut Kabid Pembinaan Organisasi KONI DIY, Nolik Maryono, perpanjangan kepengurusan baik untuk KONI daerah, PP maupun PB cabang olahraga (cabor) telah ditetapkan melalui Musornaslub KONI pusat. “Sudah ada kebijakan dari KONI pusat terkait perpanjangan masa kepengurusan itu,” terangnya seusai mengikuti Musornaslub KONI pusat secara virtual, kemarin.

Dijelaskan Nolik, apabila masa kepengurusan KONI provinsi/daerah atau pengurus pusat (PP) dan pengurus besar (PB) cabang olahraga berakhir bersamaan PON, maka masa kepengurusannya diperpanjang hingga 6 bulan setelah PON. “Sebelumnya 3 bulan setelah PON tapi kemudian tadi diputuskan bisa diperpanjang hingga 6 bulan setelah PON,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nolik menyampaikan bahwa keputusan untuk memperpanjang masa kepengurusan organisasi olahraga karena dampak penundaan PON itu, dimaksudkan agar kepengurusan yang masa baktinya akan habis bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan baik.

“LPJ PON itu kan jelas akan rumit, makanya diberikan waktu panjang. Perpanjangan yakni 3 bulan setelah PON untuk penyusunan LPJ, sedangkan 3 bulan setelahnya mempersiapkan Musorda atau Musorprov,” lanjutnya.

Selain itu, pada Musornaslub KONI juga ditegaskan aturan terkait larangan rangkap jabatan bagi pengurus. “Untuk aturan rangkap jabatan tadi juga disampaikan bahwa hal itu tetap dilarang, baik secara vertikal maupun horizontal bagi unsur pimpinan di KONI. Jadi unsur pimpinan KONI tak boleh rangkap jabatan dengan kepengurusan di cabor,” tuturnya.

Tak hanya itu, Nolik menyebutkan bahwa terdapat regulasi baru yang memperbolehkan ketua umum kepengurusan cabor untuk menjabat sebanyak tiga kali beruntun. Namun hal tersebut tetap disertai dengan beberapa syarat.

Syarat yang harus dipenuhi yakni, jika dalam kegiatan pemilihan ketua tidak ada figur lain yang ikut mencalonkan diri sebagai ketua. Selain itu, syarat lain yaitu ketua lama harus mendapatkan dukungan lebih dari 75 persen dari anggota cabor atau badan fungsional tersebut.

“Tadi beberapa daerah malah mengusulkan jabatan ketua cabor sebaiknya tidak perlu dibatasi berapa kali menjabat, alias bisa seumur hidup. Bahkan mereka mencontohkan jabatan Ketum Bob Hasan di PASI. Tapi KONI Pusat tidak mau, dan tetap memberikan batasan tiga kali tersebut, itu pun tetap diberikan syarat tambahan itu tadi,” katanya. (Oro)

Read previous post:
Bantuan Dana Hibah Pariwisata di Yogya, Terendah Rp 1 Juta, Tertinggi Rp 1 Miliar

Close