BAGIAN HAN  FH UMY GELAR DISKUSI – Telaah Kritis UU Ciptaker, Perpu atau JR ke MK ?

Tiga pembicara dari kiri, Beni Setiawan SH MHum, Bagus Sarnawa SH MHum, Sunarno SH MHum PhD dan moderator Hudono SH
Tiga pembicara dari kiri, Beni Hidayat SH MHum, Bagus Sarnawa SH MHum, Sunarno SH MHum PhD dan moderator Hudono SH

KASIHAN (MERAPI) – Penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) terus bergulir. Demo yang diikuti  para buruh, mahasiswa serta elemen masyarakat  lainnya masih digelar di Tanah Air. Desakan agar Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) pun makin menguat. Bola panas kini berada di tangan Presiden.

Banyak pihak menilai, lahirnya UU Ciptaker sarat  dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan pengusaha atau investor. Proses pembahasan RUU Ciptaker  yang terkesan tertutup dan minim partisipasi publik menimbulkan banyak  kecurigaan. Padahal, seharusnya, sebelum RUU disahkan, wajib diketahui publik agar mereka bisa memberi masukan. Namun, proses ini agaknya terabaikan, sehingga kesan ketergesa-gesaan dalam pengesahan RUU Ciptaker ini sulit dibantah. Akibatnya,  protes pun mengalir deras, baik ditujukan kepada pemerintah (eksekutif) maupun DPR (legislatif).

Persoalan inilah yang menjadi kajian serius  Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) melalui diskusi terbatas yang digelar di kampus UMY, Kasihan Bantul,  Selasa (20/10). Diskusi menghadirkan tiga pakar Hukum Administrasi Negara FH UMY, Sunarno SH MHum PhD, Bagus Sarnawa SH MHum dan Beni Hidayat SH MHum dengan moderator Ketua PWI DIY, Hudono SH.

“UU ini sebenarnya sudah cacat sejak awal, baik dari aspek formil pembentukannya maupun substansinya, karena itu harus dibatalkan. Kalau memang harus dikeluarkan Perpu, why not ?” tegas Sunarno seraya menyatakan keheranannya, UU ini lahir karena nafsu atau kebutuhan ?

Tidak transparannya pembahasan RUU Ciptaker, hingga pengesahan menjadi UU, memberi  kesan kuat ada yang ditutup-tutupi dan sarat dengan kepentingan. Yang mengherankan, saat RUU disahkan menjadi UU, para anggota DPR tidak memegang  draf final, sehingga sangat aneh bila palu langsung diketok.

“Para anggota dewan tak lagi memperhatikan aturan legislasi, bahkan mengabaikan suara rakyat yang diwakilinya,” terang Sunarno.

Merespons hal itu, Beni Hidayat merasa pesimis Presiden akan mengeluarkan Perpu. “Rasanya aneh bila presiden keluarkan Perpu, karena dia sendiri yang mengusulkan rancangannya, yang kemudian ikut menyetujuinya. Pasti akan gengsi bila Presiden kemudian mengeluarkan Perpu,” ucapnya.

Menurutnya, cara konstitusional yang bisa ditempuh adalah melalui judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah UU Cipta Kerja diundangkan. “Tapi persoalannya, tingkat kepercayaan masyarakat kepada MK menurun. Ini problem serius,” tambah Beni yang tidak setuju dengan istilah   UU Cipta Kerja, karena tidak menciptakan pekerjaan.

Jauh lebih baik,  kata Beni, dibuat aturan yang lebih spesifik, misalnya kemudahan dalam berusaha untuk menjawab keluhan dalam berusaha. Pun harus jelas pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah, sehingga tidak saling bertabrakan.

Sementara Bagus Sarnawa berpendapat, silang sengkarut masalah UU Ciptaker tak lepas dari sistem executive heavy yang berjalan selama ini dalam praktik ketatanegaraan. “Kekuasaan eksekutif sangat mendominasi sehingga tidak ada penyeimbang di legislatif,” paparnya.

Bagus juga menyoroti aspek ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker yang malah tidak lebih baik dibanding UU Ketenagakerjaan. “Posisi pekerja atau buruh masih tersubordinasi kekuatan pengusaha, sehingga tidak seimbang,” terangnya. (*)

Read previous post:
Ular Misterius Melingkar di Bangsal Kraton Yogya

Close