DITLANTAS POLDA DIY AKAN BERLAKUKAN- Tilang Elektronik, Pelanggar Tak Bisa Mengelak

Kombes Pol I Made Agus Prasetya saat sosialisasi ETLE di titik Nol Km Yogyakarta.(MERAPI-SAMENTO SIHONO)

YOGYA (MERAPI)- Ditlantas Polda DIY terus berinovasi dalam bidang penegakan hukum di bidang lalu lintas. Salah satunya memberlakukan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.
Ada 4 kamera CCTV terpasang di Simpang Empat Ketandan Ring Road Timur, Simpang Tiga Ring Road Maguwoharjo, Simpang Empat Ngabean dan Persimpangan Tambak Wates. Pelanggar nantinya akan terekam kamera canggih ini.

Dirlantas Polda DIY Kombes Pol I Made Agus Prasetya menerangkan, nantinya pengendara yang melanggar lalu lintas akan ditilang dan diharuskan membayar denda tanpa sidang. Kendati demikian, pengendara tidak harus sidang.
“Kamera ini berteknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi nomor polisi,” ujar Kombes Pol Made Agus, di sela-sela sosialisasi ETLE, di titik nol Km Yogyakarta, Rabu (12/8).

Dijelaskan, teknologi ini dapat mengidentifikasi pelanggaran seperti tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan handphone saat berkendara, melebihi batas kecepatan, melanggar marka dan tidak memakai helm.
Mekanisme penindakan pada tilang elektronik adalah, pelanggaran tertangkap melalui tangkapan layar kamera CCTV yang secara otomatis akan terkirim ke server Traffic Management Center (TMC) Ditlantas Polda DIY.

Selanjutnya, petugas membuat surat konfirmasi dan verifikasi sesuai data dimiliki. Surat konfirmasi beserta foto bukti pelanggaran dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan dalam waktu tiga hari setelah pelanggaran melalui pos.
“Dengan capture yang baru ini masyarakat tidak bisa mengelak dengan alasan bukan dirinya yang mengendarai karena dalam kamera tersebut terlihat pengendaranya, siapa yang nyopir kelihatan,” tandasnya.

Menurut Kombes Pol Made, setelah surat dikirim namun tidak ada konfirmasi dari pemilik kendaraan nantinya kendaraan akan diblokir. Dengan demikian, pemilik kendaraan nantinya tidak bisa membayar pajak kendaraan.
“Setelah 15 hari surat dikirim tidak ada konfirmasi, kendaraan akan diblokir. Blokir kendaraan bisa dibuka setelah pemiliknya menyelesaikan kewajiban membayar denda tilang,” beber Kombes Pol Made.

Kombes Pol Made menambahkan, apabila kendaraan tersebut sudah pindah tangan, maka surat tilangnya sementara akan dikirimkan ke Ditlantas. Untuk dicari alamat baru dari pemilik mobil atau sepeda motor itu.
“Makanya kita gunakan sistim konfirmasi, apakah mobil itu sudah dijual, artinya pemilik kendaraan punya kewajiban membalik nama. Jadi kami bisa konfirmasi langsung ke yang bersangkutan,” tandasnya.
Kombes Made menambahkan, ETLE di era pandemi Covid-19 perlu diterapkan sebagai bentuk penegakan hukum secara tindakan represif non-yustisial. Artinya adanya pengawasan dan teguran kepada pelanggar yang ter-capture camera.

Dasar hukum dari ETLE ini yaitu UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Pasal-pasal yang akan diterapkan adalah Pasal 272 dan PP No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran LLAJ.
Dasar penindakan pelanggaran Pasal 23 dan Penindakan Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik Pasal 28.<B>(Shn)<P>

Read previous post:
Suami Jambak Istri

PERSOALAN rumah tangga ternyata bisa dibawa ke ranah hukum, misalnya bila terjadi penganiayaan suami terhadap istri atau sebaliknya. Undang-Undang tentang

Close