Jadi Calo CPNS, Oknum Pamong Raup Rp 600 Juta

BANTUL (MERAPI)- Seorang oknum perangkat desa di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul berinisial Sp dilaporkan ke pihak kepolisian. Dia diduga telah menipu sejumlah orang dengan modus dan janji bisa memasukkan jadi sipir penjara di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Dalam aksinya ini, pelaku sukses meraup uang lebih dari Rp 600 juta.
Hingga Senin (20/7), kasus tersebut masih ditangani aparat Unit Reskrim Polsek Pundong dan pelaku masih terus diburu. Menurut keterangan, kasus tersebut mencuat setelah tiga orang korban melapor ke Polsek Pundong pertengahan Juni lalu. Mereka yang lapor adalah Mujiyono dan Yanu Prasetyo keduanya warga Kretek, Bantul serta Ny Mariyem warga Sanden, Bantul. Ketiganya geram pada terlapor lantaran sudah ditipu. Kepada korban, pelaku berjanji bisa memasukkan anak mereka sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan jabatan sipir penjara. Dalam kasus itu korban Yanu Prasetyo diketahui sudah setor ke Sp Rp 206 juta, kemudian Ny Mariyem Rp 251 juta dan Mujiyono Rp 185 juta. Sehingga secara keseluruhan, pelaku mengantongi uang Rp 642 juta.

Kanit Reskrim Polsek Pundong Polres Bantul Ipda Heru Pracoyo didampingi penyidik Reskrim Polsek Pundong Aipda Heru Hariyantoko kepada wartawan, Senin (20/7) membenarkan kasus ini. Dia mengungkapkan, kasus tersebut bermula saat ketiga korban pada akhir Desember 2017 bertemu terlapor di wilayah Srihardono Pundong Bantul. Dalam pertemuan itu, para korban menemui pelaku bermaksud mendaftarkan anaknya untuk menjadi sipir di Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab sebelumnya terlapor mengaku punya jalur khusus yang bisa memasukkan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM.
“Hasil pemeriksaan didapat informasi, jika terlapor ini mengatakan punya orangtua angkat yang bisa memasukkan siapa saja menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Heru.

Karena ingin anak segera mendapat pekerjaan, para korban pun percaya saja. Dalam pertemuan dengan terlapor akhir september 2017 disepakati tahap awal masing-masing korban membayar Rp 20 juta. “Sementara dikatakan pelaku, uang pelicin agar masuk menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM dipatok kisaran Rp 200 juta,” kata Heru. Saat itu pelaku meminta korban mendaftarkan anaknya dalam tes CPNS tahun 2017. Sebelum mendaftar, para korban diminta kembali membayar uang dan melunasinya. Sehingga pelaku saat itu sukses mengantongi Rp 642 juta.
Kemudian pendaftaran CPNS Kemenkumham 2017/2018 dibuka, korban meminta anaknya mendaftar sebagai sipir di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan penempatan di DIY. Tetapi ketika pengumuman CPNS tahun 2018, anak dari tiga korban tersebut tidak tercantum namanya. Mereka gagal lolos. Kemudian mereka bertanya kepada Sp terkait dengan janji yang diungkapkan sebelumnya. “Menurut keterangan para korban, terlapor mengatakan jika penyerahan SK sebagai PNS diundur,” jelas Heru.

Saat itu korban masih bisa menerima alasan pelaku. Selanjutnya, pelaku datang ke rumah korban Ny Mariyem bersama seorang lelaki berinsial Rs yang diakui sebagai ayah angkatnya. Di mana ayah angkat pelaku itu yang diklaim bisa memuluskan mendapatkan kursi PNS. “Dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa SK CPNS Kemenkumham sudah turun sampai di kantor wilayah dan akan diserahkan setelah pemilu,” lanjut Heru.
Lagi-lagi korban percaya. Mereka menunggu hingga pemilu 2019 usai. Kemudian menunggu lagi hingga setahun lagi sampai pertengahan tahun 2020. “Sampai saat ini janji pelaku tidak pernah terealisasi,” tambah Heru. Karena merasa dirugikan, kemudian para korban melaporkan oknum perangkat desa tersebut ke Polsek Pundong. “Penyerahan uang dilakukan secara bertahap sehingga masing-masing korban kerugiannya berbeda. Sekarang sudah kami periksa saksi-saksi dan juga korban, proses terus berjalan,” ujar Heru.(Roy)

Read previous post:
KI AGENG SUKADANA SESEPUH MATARAM YANG DIHORMATI (1) – Orang Kaya Tidak Tenang Hatinya Jika Tak Berkepedulian Sosial

Ki Ageng Giring merupakan salah satu tokoh terkenal, terutama pada masa awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Oleh karenanya tokoh ini

Close