MPBI DIY NILAI MERUGIKAN KAUM BURUH- Tolak Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja



 

 

YOGYA (MERAPI) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY meminta agar rencana pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja digagalkan. Selain itu MPBI meminta bantuan sosial tunai bagi pekerja/buruh DIY terdampak Covid-19.
“Sehubungan dengan pemerintah dan DPR RI kembali berencana mensahkan RUU Omnibus Law (termasuk Cluster Ketenagakerjaan) dalam sidang paripurna DPR RI pada Kamis 16 Juli 2020 mendatang, maka dengan ini kami meminta agar rencana tersebut digagalkan,” ujar Nelson Panjaitan SH, salah satu perwakilan LBH Sikap sebagai anggota MPBI DIY kepada wartawan, Senin (13/7).


Hal itu dilakukan karena pengesahan RUU tersebut dinilai tak berpihak kepada kaum buruh. Untuk itu setiap kebijakan ketenagakerjaan haruslah mengandung 3 prinsip utama yaitu kepasitan kerja, kepastian pendapatan dan jaminan sosial. Namun 3 prinsip tersebut sama sekali tidak terkandung dalam Omnibus Law Cipta Kerja.


Dengan begitu Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan sangat merugikan buruh dengan adanya pengaturan pengupahan yang memiskinkan buruh, memudahkan PHK, penghapusan batas waktu sistem kontrak, dan membuat outsourcing menjadi semakin menjamur. Secara keseluruhan, pasal-pasal di dalam Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.


Selain bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, Omnibus Law Cipta Kerja sangat berpotensi menjadi penghambat utama bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat Indonesia.
Dari Tim Teknis Cluster Ketenagakerjaan yang telah dibuat oleh pemerintah dinilai tidak berguna.


Pelibatan buruh di saat-saat akhir menjelang Rapat Paripurna hanyalah akal-akalan Pemerintah dan DPR RI agar seolah unsur pekerja/buruh sudah terlibat dalam penyusunan Omnibus LAW Cipta Kerja. Dengan begitu pemerintah telah gagal dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 dan gagal dalam melindungi buruh dari gelombang PHK saat terjadi pandemi Covid-19.


Untuk itu, DPR RI dan Pemerintah harus lebih fokus mengangani dan memberikan solusi atas nasib buruh yang di PHK dan dirumahkan. Salah satu caranya adalah mengalokasikan anggaran bantuan sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) bagi pkerja/buruh yang terkena dampak dirumahkan atau diliburkan atau bahkan diputuskan hubungan kerja. Karena sebagian dari mereka banyak yang tidak diberikan kompensasi upah dan pesangon oleh perusahaan dan juga tidak tercover dalam bantuan sosial yang diberikan pemerintah.


“Untuk itu kami MPBI DIY menuntut Pemerintah dan DPR RI membatalkan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. DPR RI dan Pemerintah fokus pada pemberantasan Pandemi Covid-19 dan memberikan solusi konkret atas ambruknya ekonomi rakyat akibat wabah Corona bukan malah memojokkan nasib buruh,” tegas Nelson. (C-5)



Read previous post:
Produk Kecantikan Lancôme Hadirkan Online Flagship Store Pertama di Lazada

Close