WEBINAR KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH- Perlu Mekanisme Kepailitan Sesuai Prinsip Syariah

 

 

 

YOGYA (MERAPI) – Dalam dunia bisnis, pasang surut keuangan suatu hal yang lazim. Termasuk dalam industri keuangan dan sektor bisnis syariah, tak jarang kesulitan keuangan menyebabkan debitur dipailitkan, bahkan tak jarang juga menimpa kreditor karena sebab tertentu. Kepailitan dalam konteks hukum dapat dimaknai sebagai ketidakmampuan pihak pengutang (debitur) untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi utang (kreditur) pada waktu yang sudah ditentukan.


Bila terjadi ketidakmampuan membayar utang, maka salah satu solusi hukum yang dapat ditempuh baik debitur maupun kreditur melalui pranata hukum kepailitan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau kepailitan ke Pengadilan Niaga. Namun bagi industri keuangan atau bisnis yang bergerak dengan prinsip syariah, mekanisme PKPU dan kepailitan di Pengadilan Niaga dirasa tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga menurut UU No 3 Tahun 2016 serta Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012, menjadi ranah kompetensi absolut dari Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah.


Demikian salah satu konklusi dari Webinar yang diselenggarakan Perkumpulan Konsultan Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah Indonesia (KoHEBSI) bekerja sama dengan TNC & Friends dan Kantor Hukum Sidqi & Sidqi Advocates dengan tema “Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah”. Dalam Webinar ini menghadirkan narasumber Dr Najib A Gisymar (Advokat, Kurator HKPI), Sexio Y Noor Sidqi (Advokat, Kurator AKPI, Founder Sidqi & Sidqi Advocates) dan Thalis Noor Cahyadi (Founder TNC & Friends) dengan moderator Mukhamad Hasan (Sekjen KoHEBSI).


Dalam pemaparannya, Sexio menyoroti upaya rekstrukturisasi industri keuangan syariah menghadapi Covid-19 dimana industri keuangan syariah juga terdampak. Untuk itu OJK melalui POJK No 11/POJK.03/2020 telah memberikan relaksasi terhadap industri keuangan termasuk syariah didalamnya diberikan kemudahan proses restructuring dan resheduling untuk nasabah yang terkena dampak Covid-19. Khususnya bagi UMKM atau mereka yang memiliki pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, terutama bagi sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan dan pertambangan. Terkait mekanisme PKPU dan Kepailitan dalam industri bisnis syariah, Sexio berpandangan bahwa semestinya memang ada mekanisme penyelesaian PKPU dan Kepailitan syariah, terlebih memang sengketa ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.


Apa yang disampaikan Sexio disetujui Dr Najib A Gisymar, dimana sudah seharusnya dirumuskan satu regulasi tentang kepailitan syariah berupa UU atau dimasukkan dalam perubahan UU Kepailitan yang ada sekarang. “Karena saya terlibat perumusan RUU tentang perubahan UU Kepailitan dan PKPU saat ini, tentu pemikiran mengenai kepailitan syariah harus diakomodir. Termasuk dalam mekanisme penyelesaianya yang harus menjadi bagian dari sengketa ekonomi syariah” ujar doktor FH UII ini.
Najib menyoroti banyaknya perkara kepailitan dalam lembaga keuangan syariah yang ditangani oleh Pengadilan Niaga yang memang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu ia mendorong agar kepailitan syariah ditangani oleh Pengadilan Agama.


Sementara Thalis Noor Cahyadi mengakui terdapat konflik norma antara UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Peraturan MA 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Perma 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekyar. UU 37/2004 menggiring sengketa kepailitan ke Pengadilan Niaga sementara Perma 2/2008 dan 14/2016 mendorong kepailitan di sektor ekonomi syariah ke Pengadilan Agama. “Perlu harmonisasi dan kamarisasi mengenai kepailitan dan PKPU di sektor bisnis syariah,” terang Thalis.


Untuk itu ia bersama KoHEBSI tengah mengusulkan adanya fatwa DSN MUI terkait mekanisme kepailitan syariah agar menjadi pedoman bagi industri keuangan syariah. Selain itu juga mendorong Mahkamah Agung, khususnya kamar agama untuk melakukan perubahan Perma mengenai ekonomi syariah dengan memasukkan kompetensi penanganan kepailitan di bidang bisnis syariah. “ Meski terjadi resistensi, tetapi kami akan terus mendorong terwujudnya mekanisme kepailitan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” pungkasnya. (C-5)



Read previous post:
Cerita Bergambar W.A.S.P

Close