PERTENGAHAN JULI 2020- LBH Bhijak Ajukan Uji Materi UU BPJS

 

 

 

YOGYA (MERAPI) – Lembaga Bantuan Hukum Ikadin Jogjakarta (LBH Bhijak) siap untuk mengajukan uji materi (judicial review) UU BPJS ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan uji materi dilakukan untuk memastikan seluruh warga negara termasuk pekerja yang terkena PHK tetap telindungi jaminan kesehatannya.
“Semuanya sudah kami siapkan. Untuk itu kami pada 16 Juli 2020 akan ke Jakarta untuk melakukan uji materi ke MK,” ujar Direktur LBH Bhijak, Eet Susita SH MSc kepada wartawan, Jumat (10/7).


Dijelaskan, persoalan mengenai layanan kesehatan adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Tanpa terkecuali pasti menghendaki untuk mendapatkan layanan kesehatan apabila yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan. Hadirnya BPJS ini diharapkan dapat menyelenggarakan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan.


Untuk itu UU mengamanatkan sistem kepesertaan BPJS adalah wajib dengan harapan seluruh warga dapat terlindungi jaminan kesehatannya. Merujuk pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yang mengharuskan semua orang per 1 Januari 2019 harus menjadi peserta BPJS. Artinya orang tersebut apabila hari ini akan masuk sebagai peserta BPJS maka dia harus membayar setidak-tidaknya sejak 1 Januari 2019 sampai hari ini bulan Juli tahun 2020 yang dinilai sangat memberatkan.


Terlebih beban tersebut semakin berat mengingat saat ini pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 di mana mulai tanggal 1 Januari tahun 2021 iuran kepesertaan BPJS untuk kelas 3 yang semula Rp Rp 25.000 menjadi Rp 42.000 per bulan.
Untuk itu LBH Bhijak mewakili prinsipal atau warga masyarakat yang merupakan seseorang yang mengalami PHK dan menyebabkan dirinya mengalami kesulitan untuk membayar iuran BPJS akan mengajukan permohonan uji materi ke MK. LBH Bhijak akan menguji pasal 18 ayat 1 UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap pasal 28h ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Udang Undang Dasar 1945.


Inti dalam pasal 18 ayat 1 UU BPJS hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendaftarkan peserta bantuan iuran (PBI) kepada BPJS dan menutup kemungkinan bagi mereka yang memegang SKTM untuk mengajukan permohonan pendaftaran ke BPJS. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi buruh korban PHK yang yang dia tetap dikenakan kewajiban membayar iuran BPJS meski sudah memiliki SKTM.


“Hasil uji materi yang diajukan ke MK ini diharapkan ke
depannya seorang yang memiliki SKTM semestinya juga berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta bantuan iuran ke BPJS tanpa harus menunggu didaftarkan oleh pemerintah. Sehingga orang yang tidak mampu tersebut segera mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang memang merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana amanat konstitusi,” tegas Eet Susita.(C-5)

 

Read previous post:
Nenek Usia 72 Tahun Jualan Miras

Close