PEMDA DIY SIAP LAKUKAN UJI SOP NEW NORMAL-Ekonomi Harus Menggeliat Tanpa Longgarkan Kewaspadaan

DANUREJAN (MERAPI)-Pemda DIY siap lakukan uji Standard Operasional Procedure (SOP) new normal life kepada publik sebelum dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub). Sebab SOP akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dasar pembuatan SOP lanjutan.
Hal ini disampaikan Sekda DIY, Baskara Aji usai pertemuan dan arahan Gubernur DIY beserta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY terkait SOP new normal life, Selasa (9/6).
“Dalam arahan beliau (Gubernur DIY), yang paling penting ialah beliau titip (pesan) supaya sebelum SOP ini dijadikan Pergub, harus diuji publik dulu. Terutama kepada asosiasi-asosiasi dan ke (Pemerintah) Kabupaten/Kota supaya nanti kalau sudah jadi produk hukum, tidak perlu ada revisi lagi,” ungkapnya di Bangsal Kepatihan.
Aji menjelaskan, SOP yang nantinya akan dijadikan Pergub dapat dijadikan panduan dan referensi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota guna membuat SOP lanjutan dan dapat dikembangkan sesuai kondisi yang terjadi di wilayah masing-masing.

“Yang jelas, Pergub ini juga akan mencakup semua sektor. Kita juga akan buat dua nanti, satu untuk mengatur tentang ASN dan kantor-kantor di lingkungan Pemda DIY, satunya lagi untuk sektor layanan publik. Tentunya ini semua tidak (dilakukan) tergesa-gesa,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Aji juga menuturkan segala aktivitas perekonomian sudah dapat dijalankan, tentu dengan syarat wajib memenuhi protokol kesehatan Covid-19.
Mengingat kondisi persebaran Covid-19 di Yogyakarta yang cenderung landai, tidak lantas membuat lengah dan diartikan untuk terus bebas dan tidak waspada. “Intinya, harus tetap waspada tapi ekonomi menggeliat,” imbuh Aji.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan SOP yang telah dipaparkan kepada Gubernur belum bisa dikatakan final. Oleh karena itu, Gubernur DIY meminta agar dilakukan semacam uji dan konsultasi terhadap publik atau masyarakat.

“Kami akan melakukan komunikasi dulu dengan asosiasi-asosiasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, karena ini dampaknya akan luas. Apalagi mereka juga harus menyediakan fasilitas pendukung,” tuturnya.
Di sisi lain, DPRD DIY berencana melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) DIY No 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memasukkan beberapa pasal terkait protokol kesehatan Covid-19 seperti jaga jarak, penggunaan masker, menghindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Nantinya revisi itu dilakukan untuk mendukung SOP New Normal Life.
“Masyarakat kita semakin sulit (tidak patuh protokol kesehatan). Kalau kemudian tidak ada hal-hal terobosoan dari segi kebijakan, kita khawatir ini akan berlarut larut. Tapi kita juga tidak ingin persebaran Covid di Yogya jadi tidak terkendali,” ungkap Wakil ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, Rabu (10/6).

Huda menjelaskan secara teknis akan memasukkan pasal-pasal yang berhubungan dengan standar potokol kesehatan Covid-19 dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
“Kalau protokol kesehatan itu tidak dimasukkan dalam regulasi yang kuat, kita tidak bisa memberikan sanksi bila dia melanggar protokol kesehatan,” tegasnya.
Sanksi yang diberikan, ata dia, harus memungkinkan secara perda. Huda mencontohkan misalnya bila ada yang tidak memakai masker, maka tidak diizinkan untuk memasuki wilayah atau tempat tersebut. Pemakaian masker harus wajib dan dipaksakan.
“Hal-hal seperti itu yang kita paksa agar mendukung kenormalan baru,” imbuhnya. Huda berharap revisi Perda dapat segera dilakukan sebagai pendukung SOP New Normal di Yogyakarta yang segera akan dilakukan sehingga perekonomian dapat segera mengeliat kembali. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak guna percepatan realisasi revisi perda tersebut.

Apalagi, dikatakan Huda, selama ini bila ada kerumunan di tempat umum hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat banyak. Diharapkan kekuatan sanksi dapat menertibkan dan memberi kesadaran bagi warga, meskipun bila kondisi pandemi Covid-19 usai, pasal-pasal tambahan dapat digugurkan kembali.
“Kita hanya bisa ngelus dodo (bersabar) tapi kemudian ada regulasi dapat dilakukan pembubaran dan lain-lain,” tuturnya.(C-4).

Read previous post:
GANTIKAN ZUHANDI Nur Asiah Jabat Kajari Bantul

Close