PERUBAHAN SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL – KONI DIY Usulkan Revisi Total

YOGYA (HARIAN MERAPI) – Keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) diharapkan tak sekadar sebagai formalitas. Dengan adanya rapat secara virtual mengenai pembahasan revisi UU tersebut, KONI DIY mengusulkan agar revisi yang dilakukan tak sekadar revisi semata tapi secara total.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KONI DIY, Djoko Pekik Irianto usai mengikuti rapat secara virtual bersama KONI pusat dan 27 KONI provinsi seluruh Indonesia pada Senin (8/5). Menurutnya, perubahan di atas 50 persen terutama pasal per pasal, maka hal itu tak lagi disebut sebagai revisi melainkan sebagai perubahan. “Ini bukan revisi lagi tapi perubahan. Itu agar bisa memberikan peran sebagai pengungkit akselerasi pembangunan olahraga secara nasional,” terangnya di Kantor KONI DIY.

Selain itu, Djoko Pekik juga menyoroti soal kewenangan pemerintah yang disebut dalam pasal 13, yakni sebagai regulator dan eksekutor. Menurutnya, kewenangan pemerintah diharapkan berfokus pada penguatan terhadap fungsi sebagai regulator.

“Jadi eksekutornya adalah stakeholder yang lain, termasuk KONI, PP (Pengurus Pusat) dan PB (Pengurus Besar) cabang olahraga (cabor). Inilah letak bagaimana kita berupaya agar KONI memiliki peran yang lebih kuat dibanding selama ini,” tuturnya.

Ditambahkan Djoko Pekik, pada pasal 44 yang mengatur tentang peran KONI dan KOI, pihaknya mengusulkan untuk menyatukan dua lembaga tersebut. “Dengan adanya satu badan ini, nantinya ada dua kamar, dimana satu kamar berfungsi untuk olahraga secara nasional dan kamar lainnya untuk olahraga prestasi secara internasional,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Djoko Pekik juga mengusulkan adanya perubahan besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk bidang olahraga yang tertuang pada pasal 71. Disebutkannya, selama ini baru 0,065 persen dari APBN yang dianggarkan untuk olahraga. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, angka tersebut masih jauh di bawahnya.

Misalnya di negara Vietnam dan Singapura, dimana anggaran untuk olahraga mencapai 3 persen. Negara Malaysia bahkan sudah 4,9 persen, sedangkan China bahkan saat sudah di atas 5 persen. Untuk itu, Djoko Pekik mengusulkan agar anggaran untuk pembinaan olahraga benar-benar mengikat pada pemerintah.

“Jadi harap ada kewajiban di situ. Selama ini kan yang diberikan oleh pemerintah pusat terutama dari APBN untuk pembinaan olahraga baru ada 0,065 persen, jadi masih di bawah 1 digit. Jadi memang ada beberapa masukan dari KONI DIY terkait rencana perubahan UU No. 3 Tahun 2005. Jadi menurut kami ini bukan sekadar revisi UU SKN tetapi betul-betul perubahan dari UU SKN menjadi UU Keolahragaan Nasional,” jelasnya. (Oro)

Read previous post:
Bantul Anggarkan BLT-APBD Rp4,4 Miliar untuk Warga Terdampak Covid-19

BANTUL (MERAPI) - Pemerintah Kabupaten Bantul menganggarkan bantuan langsung tunai bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp4,4 miliar

Close