Mayat Dilarung ke Laut, Bos Perusahaan Penyalur ABK Ditahan

SEMARANG (MERAPI)- Dua pimpinan perusahaan perekrut pekerja migran asal Tegal dijebloskan di sel Polda Jateng. Mereka yakni Dirut dan komisaris PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB) Tegal, MH (54) serta Sy (45) yang dituduh telah memperdagangkan orang. Perusahaan itu merupakan penyalur ABK yang akhirnya meninggal usai dipekerjakan di kapal nelayan Cina. Seperti diketahui, kasus ini sudah menggemparkan dunia internasional.
Keberadaan PT MTB merekrut pekerja migran secara ilegal diketahui setelah dua pemuda hasil rekrutan perusahaan itu yang bekerja sebagai ABK di dua kapal, semua berbendera Cina meninggal. Kedua mayat ABK, yakni Herdiyanto dan Taufik Ubaidilah asal Batang bukanyanya diserahkan keluarga untuk dikebumikan, tapi dilarung di laut lepas Somalia.

“Kami telah menahan dua pimpinan PT MTB masing-masing komisaris Sy dan direkturnya, MH (54),” ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iskandar F Sutisna kepada wartawan, Rabu (20/5) sore pada gelar kasus di halaman Kantor Dit Reskrim Um Polda Jateng, Semarang.
Kombes Iskandar yang didampingi Direktur Reskrim Um Polda Jateng Kombes Budi Hartono menegaskan, PT MTB bekerja sama dengan agen asing dalam merekrut tenaga kerja sebagai ABK kapal nelayan Cina. Mereka diketahui banyak melanggar aturan. Salah satunya tidak memiliki surat resmi penempatan tenaga migran Indonesia (SP2MI). “Jadi perusahaan dari Tegal itu tidak memiliki surat resmi penempatan tenaga migran Indonesia,” jelas Iskandar.

Disebutkan, selama ini PT MTB meski tidak mengantongi SIP2MI, namun nekat merekrut pekerja migran dan bahkan berjalan lancar. Sejak Desember 2018, PT MTB telah menyalurkan 231 orang yang bekerja sebagai ABK kapal asing. Tetapi, sejak kasus dua ABK yang mayatnya dilarung ke laut heboh, polisi langsung melakukan penelusuran. Kedua ABK itu ternyata dipekerjakan PT MTB di kapal nelayan Fu Yuan Yu 1218. Pada September tahun lalu, usai diketahui tewas, keduanya bukan diserahkan keluarga untuk kebumikan tapi justru dilarung ke laut hingga dunia internasional gempar.
Dir Reskrim Um Polda Jateng Kombes Pol Budi Hartono menegaskan, pihak pengelola perekrutan pekerja migran yang tidak memiliki surat izin dituduh telah melanggar Undang-undang no 18 tahun 2017 pasal 85 dan 86 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan atau UU no 21 tahun 2007 pasal 4 tentang Perdangan orang ancaman hukuman 15 tahun penjara.(Sky)

Read previous post:
Yonif 403/WP Bantu Sembako Warga

ANJURAN untuk menjaga jarak fisik sebagai salah satu upaya efektif menanggulangi menyebarnya Covid-19, banyak yang menilai berdampak terhdap aktivitas ekonomi

Close