Warga Tak Disiplin, Masa Tanggap Darurat Perlu Diperpanjang

YOGYA (MERAPI)-DPRD DIY memberi masukan kepada Pemda DIY agar memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19 yang akan berakhir Jumat (29/5) mendatang. Pertimbangannya, kondisi persebaran kasus Covid-19 di Yogyakarta terus meningkat dan tidak tertibnya masyarakat terhadap prosedur tetap (protap) pencegahan persebaran virus.
“Belum terjadi trend penurunan kasus positif corona di DIY dan justru cenderung naik menembus angka 200-an (kumulatif) dengan PDP dan ODP yang berjumlah ribuan. Artinya kondisi di DIY belum membaik dibandingkan saat awal ditetapkan tanggap darurat dahulu, di mana kasus positif masih di bawah 10 kasus,” papar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana kepada wartawan, Selasa (19/5).

Huda mengatakan, masa berlaku tanggap darurat yang akan berakhir kurang dari 10 hari lagi ini masih perlu diperpanjang, setidaknya selama satu bulan. Sebab, masyarakat dinilai tidak peduli dengan wabah dan masih melakukan aktivitas berkerumun, tidak jaga jarak dan tidak bermasker.
“Dalam kondisi ini pilihannya paling tidak ada dua, lebih mengetatkan pembatasan sosial dengan menerapkan PSBB atau memperpanjang masa tanggap darurat,” tandasnya.
Pilihan untuk menerapkan PSBB dinilai sangat besar risiko dari berbagai sisi, terutama matinya ekonomi masyarakat kecil, biaya sangat besar, dan belum tentu efektif karena terkait kebijakan pemerintah pusat yang sering inkonsisten.
“Perpanjangan masa tanggap darurat dengan pengetatan pelaksanaan berbagai protab kesehatan untuk pencegahan covid-19 dipandang lebih moderat,” imbuhnya. Perpanjangan tanggap darurat akan memudahkan berbagai prosedur yang perlu dilakukan pemerintah daerah dan instansi kesehatan.

Dalam masa tanggap darurat, tambahnya, pengadaan APD bagi tenaga kesehatan, jaminan hidup, obat obatan dan berbagai keperluan penganggulangan Covid-19 dapat dilakukan cepat tanpa prosedur lelang.
“Anggaran juga bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang direlokasi dari berbagai instansi di DIY,” ungkapnya.
Dalam perpanjangan masa tanggap darurat sudah harus dirancang dan dilaksanakan berbagai program recovery, terutama bagi ekonomi masyarakat kecil seperti koperasi, UMKM, wisata, dan berbagai sektor lain sudah harus diperhatikan dan digulirkan insentif pemerintah agar tidak semakin terpuruk jauh.

“Artinya dalam tanggap darurat kedua ini pemda DIY mesti melakukan program pararel yakni penanggulangan corona sekaligus recovery berbagai sektor terdampak. Memang bukan pekerjaan mudah, tapi harus dilakukan bersama saat ini,” tutupnya.(C-4)

Read previous post:
Kelompok Pengajian Nur Rohmat Bagi 480 Bingkisan Ramadan

SUKOHARJO (MERAPI) - Kelompok Pengajian Nur Rohmat Rumah Dinas Bupati Sukoharjo bagikan sebanyak 480 paket bingkisan Ramadan berisi sembako untuk

Close