PENGAMAT UGM: Data Penerima Bansos Covid-19 Perlu Diperbarui

MERAPI - ISTIMEWA Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si.
MERAPI – ISTIMEWA
Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si.

DEPOK (MERAPI) – Bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 berjalan tidak mulus dan mengalami tumpang tindih. Mulai dari validasi data yang tidak akurat, salah sasaran, distribusi bantuan yang tidak terstruktur, bahkan terjadi politisasi.
“Muncul aktor-aktor ekonomi dan politik yang ingin memperoleh keuntungan dari program-program tersebut. Banyak bantuan sosial bersumber dari anggaran pemerintah tapi ditempeli jargon-jargon kepala daerah,” tandas Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Jumat (15/5).

Hempri menyampaikan akar masalah ada pada validasi data. Dari hasil pengamatannya kebanyakan data masih salah sasaran. Beberapa masyarakat dari berbagai daerah mengeluh tidak menerima bantuan padahal terdampak Covid-19.
“Di tingkat daerah proses pendataan masih belum valid. Banyak diantaranya masih salah sasaran. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya. Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit,” paparnya.

Alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos. Menurutnya, sinkronisasi antar stakeholder masih lemah. Beberapa Kementerian bergerak masing-masing dengan banyaknya program bantuan seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup, serta program alokasi desa ditanggung oleh induk kementrian yang berbeda-beda.
“Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden. Ini baru dari pemerintah, belum termasuk bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan,” ungkapnya.

Untuk itu, Hempri menyampaikan tiga masukan agar dapat diperbaiki dan disikapi dengan lebih matang yakni terkait pendataan, ia menyarankan dilaksanakannya validasi serta pembaruan data dengan mempertimbangkan indikator warga yang benar-benar terdampak Covid-19.

Kedua, Hempri berharap adanya perbaikan tata kelola dan pengawasan program-program dari pemerintah. Program yang tidak efektif lebih baik dialokasikan untuk yang lain. Ia mencontohkam kartu pra prakerja yang beberapa program pelatihannya tidak efektif, seperti pelatihan memancing dan pelatihan menjadi youtuber pemula.
“Lebih baik dana Rp 5,6 Triliun dari program itu disalurkan untuk ke program bansos melihat banyak warga terdampak yang belum menerima bantuan,” ujarnya.

Terakhir, Hempri mengajak masyarakat untuk mengawasi bersama pelaksanaan distribusi bansos. Hal itu untuk menghidari adanya politisasi bansos dan kasus salah sasaran seperti yang dijelaskan sebelumnya.
“Beberapa contoh positif, ada warga yang dengan sadar mengembalikan dana BLT karena merasa tidak tepat untuk menerimanya. Kesadaran semacam itu patut diapresiasi dan diteladani kita dalam kondisi seperti ini,” tutupnya. (C-4)

 

Read previous post:
Masih Dianggap Remeh, Persi DIY Prihatinkan Pembangunan Kesehatan

PATI (MERAPI) - Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DR dr Darwito memprihatinkan mengenai diabaikannya

Close