DIY Tak Usulkan PSBB, Pilih Gencarkan Rapid Test Massal

DANUREJAN (MERAPI)-Pemda DIY bersikeras belum akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) meski kasus positif Covid-19 di Yogyakarta terus melonjak dan sudah terjadi transmisi lokal generasi ketiga dari klaster Indogrosir. Hingga saat ini, akumulasi kasus positif sudah mencapai 181 kasus.
Pemda DIY pun tetap memilih menerapkan kebijakan tanggap darurat dan memperbanyak rapid test massal di berbagai tempat yang berpotensi banyak kerumunan. Meskipun sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah mengusulkan PSBB se-Jawa.
“Di rapat terbatas dengan presiden dan menteri, ada beberapa kajian. Namun Yogya hingga saat ini belum mengajukan PSBB. Kita masih dengan status tanggap darurat,” ujar Sekda DIY, Baskara Aji usai bertemu Bupati dan Walikota se-DIY, Rabu (13/5) di Kompleks Kepatihan.

Dijelaskan, pengembangan rapid test massal akan dilakukan pada masing-masing Kabupaten Kota dengan prioritas tempat yang berpotensi banyak kerumuman seperti supermarket dan pasar tradisional.
Pada rapid test massal akan diambil sampel dari pedagang dan pembeli sebanyak 200-500 sampel dengan harapan dapat diketahui apakah lokasi tersebut ada penularan atau tidak. Bila ditemukan ada reaktif, maka segera dilakukan tracing.
“Sampel secara acak harapannya kita akan bisa menemukan apakah di situ ada penularan atau tidak,” imbuhnya. Lebih lanjut apabila ditemukan hasil reaktif Covid-19, maka segera dilakukan isolasi dan setiap Kabupaten harus sudah menyiapkan lokasi karantina untuk isolasi.
“Jadi semuanya tidak harus masuk rumah sakit karena memang tidak sakit, hanya memang harus melakukan isolasi diri agar tidak ada penularan,” jelasnya.

Sementara, Ketua DPRD DIY, Nuryadi mengatakan, meskipun Pemda DIY bersikeras tidak melakukan PSBB, seharusnya pengawasan lebih diperketat lagi. Menurut pengamatannya, saat ini pengawasan yang dilakukan jauh dari maksimal.
“Harga mahal karena kita memilih tidak memberlakukan PSBB, maka harus ada strategi lain. Kita harus memberlakukan ketegasan karena kita kan sekarang dibiarkan. Kasus Indogrosir harus jadi pembelajaran untuk memperketat protokol kesehatan,” ujarnya Rabu (13/5) di Gedung DPRD DIY.
Sementara itu, menanggapi arahan Gubernur DIY terkait rapid test massal, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun mengatakan pihaknya telah menyiapkan antisipasi dengan menyiapkan sejumlah shelter bagi warga yang reaktif rapid test meliputi Asrama Haji, Rusunawa, Wisma Sembada, dan Gedung Diklat milik Kementerian Dalam Negeri di Kalasan.

“Yang reaktif rapid tes kita isolasi di Shelter, kita punya beberapa shelter yang muatnya banyak sekali. Misal kemarin ada reaktif 20 langsung kita jemput dan antar ke asrama haji,” jelasnya di Kepatihan.
Ia mengatakan anggaran telah disiapkan. Adapun tenaga medis saat ini juga sudah siap apalagi Pemda Sleman baru saja menerima tenaga medis melalui jalur CPNS.
Sementara itu, semua pelayanan publik seperti sektor ekonomi, sosial, swasta maupun pemerintah di Kota Yogyakarta diminta memperketat protokol Corona. Upaya memperketat protokol Corona itu untuk mengantisipasi munculnya klaster baru sebaran Covid-19. Hal itu berkaca pada kasus Indogrosir yang menjadi klasteer baru sebaran Covid-19 di DIY.
“Tak hanya supermarket. Semua layanan publik baik ekonomi, sosial dari swasta maupun pemerintah harus memperketat protokol Corona,” kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Rabu (13/5).

Menurutnya upaya memperketat protokol Corona di tempat pelayanan publik, itu berkaca pada klaster supermarket di Jalan Magelang. Dia meyakini pihak supermarket Indogrosir sudah menerapkan protokol Corona bagi karyawan dan pengunjung yang berbelanja. Namun kasus itu muncul di awal dari karyawan sendiri yang tidak diketahui. Hal lain di luar protokol corona juga diharapkan bisa dimaksimalkan untuk diperketat.
“Ini jadi pelajaran bagi semua layanan publik. Tidak hanya supermarket, mall atau apapun. Di manapun kalau memberikan layanan kepada masyarak harus menegakkan protokol corona dengan baik. Jangan asal cek suhu saja, kemudian tidak hati-hati,” tegasnya.
Dia menyatakan, jika tidak ada perhatian maka pihaknya akan mengundang pemilik atau manajer dari supermarket maupun usaha lain yang melayani publik agar menegakkan protokol Corona lebih baik lagi. Dia menyarankan masyarakat untuk disiplin tetap di rumah. Kebutuhan belanja bisa dilakukan secara online baik di pasar tradisional maupun modern, bisa menjadi pilihan masyarakat.\

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta Agus Winarto mengaku Satpol PP terus melakukan pengawasan di tempat-tempat umum. Termasuk layanan perekonomian warga seperti supermarket, minimarket hingga pasar tradisional. Namun diakuinya belum ada langkah tegas sampai penutupan karena belum ada toko swalayan yang melanggar jam operasional selama wabah Covid-19.(C-4/Tri)

Read previous post:
LAGI, 23 PENGUNJUNG REAKTIF-Anak Karyawan Indogrosir Tertular Corona

UMBULHARJO (MERAPI)-Pemkot Yogya dan Pemkab Sleman kembali melakukan rapid test massal terhadap pengunjung swalayan Indogrosir, Rabu (13/5). Hasilnya, 4 warga

Close