10 Ribu Pekerja di Bantul Dirumahkan Akibat Corona

BANTUL (MERAPI)- Dampak Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) sangat dirasakan masyarakat. Termasuk sektor ekonomi yang menjadi salah satu paling terdampak. Di Bantul, tercatat 10.177 pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan. Selain itu terdapat pekerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah diminta untuk segera melakukan pendataan lengkap yang akan digunakan sebagai dasar penanganan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul, Sulistyanta mengatakan, jumlah pekerja di Bantul berdasarkan catatan yang dimiliki totalnya ada sekitar 80.000 orang. Dari jumlah tersebut, sampai dengan awal April kemarin, pekerja yang di-PHK sebanyak 412 orang. Seluruh pekerja yang di-PHK disebutkan Sulis, berasal dari 7 perusahaan. “Ini yang resmi lho ya, yang tercatat di data Disnakertrans. Di luar itu kami belum ada data,” tegasnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/4).

Disnakertrans Bantul juga mencatat sebanyak 10.177 orang berstatus dirumahkan. Pekerja dari 50 perusahaan tersebut masih berstatus sebagai karyawan namun tidak bekerja. Sementara, pihaknya juga mendapat laporan sebanyak 30 orang harus mengalami pemutusan kontrak kerja. Para pekerja tersebut merupakan pegawai kontrak yang diputus oleh dua perusahaan. “Prediksi kita tetap akan ada peningkatan jumlahnya,” ungkapnya.
Dijelaskan Sulis, dua perusahaan itu mengakhiri kontrak 30 pekerja sebelum masa kontrak mereka habis. Berbeda dengan pekerja yang dirumahkan. Pekerja yang dirumahkan masih berstatus sebagai pegawai atau karyawan, namun tidak masuk bekerja sampai waktu tertentu. Namun pihaknya memastikan antara pekerja dan perusahaan sudah menandatangani surat kesepahaman bersama sebelum pemutusan hubungan kerja, pemutusan kontrak kerja, atau sebelum dirumahkan. “Dalam surat yang disepakati bersama itu tercantum hak-hak dan kewajiban baik perusahaan maupun pekerja,” imbuhnya.

Kepala Bidang Penempatan Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, Yanatun Yunadiana menjelaskan, tenaga kerja di sektor garmen dan mebel adalah yang paling terdampak. Rata-rata kedua bidang perusahaan itu merupakan perusahaan eksport. Para pekerja yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja saat ini sudah dilaporkan ke Disnakertrans DIY. Selain itu mereka juga diusulkan untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan melalui Kartu Pra-Kerja. “Ini kita lakukan agar beban para pekerja setelah tidak bekerja bisa berkurang,” paparnya.
Sejauh ini disebutkan Yanatun, pihaknya sudah mengusulkan sebanyak 4.337 pekerja. Jumlah yang diusulkan tersebut terdiri dari 4.303 pekerja yang dirumahkan, dan 34 pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan. Sementara itu untuk pekerja yang mengalami putus kontrak akan diusulkan secara bertahap. “Putus kontrak tetap kita usulkan untuk mendapat program kerja,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Agus Salim menyayangkan pemerintah kabupaten yang dinilai kurang greget dalam operasi penanganan Covid-19 ini. Menurutnya jika pemerintah tidak bergerak cepat maka masa recovery dan tanggap darurat jelas akan lebih lama. Selain kartu pra-kerja yang didata oleh Disnakertrans Bantul, pihaknya melihat pemerintah masih gagap dalam pendataan. Dicontohkan data pemudik di Bantul, di mana update data sejauh ini belum optimal. “Justru kita melihat teman-teman pemerintah desa yang berjibaku melawan Covid-19 ini. sekarang untuk antisipasi penyebaran justru mereka (Pemdes) yang jadi garda terdepan,” pungkasnya. (C-1)

Read previous post:
Jangan Terlena Wabah Corona, Warga Yogya Diminta Tetap Waspada Demam Berdarah

Close