PERPU PENANGANAN COVID-19 Dapat Bobol Keuangan Negara Tanpa Dihukum

Dr Muh Khambali SFil SH MH (MERAPI-ISTIMEWA)
Dr Muh Khambali SFil SH MH (MERAPI-ISTIMEWA)

DEPOK (MERAPI) – Advokat sekaligus dosen Fakultas Hukum
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Dr Muh Khambali SFil SH MH menilai Perpu No 1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan memiliki banyak kelemahan. Bahkan Perpu tersebut dapat membobol keuangan negara tanpa dapat dijerat hukum.


“Perpu No 1 Tahun 2020 perlu kita waspadai. Karena dalam asal 27 ayat 1, 2 dan 3 bisa dimanfaatkan oleh penyelundup hukum untuk membobol uang negara tanpa bisa dijerat oleh hukum,” ujar Dr Muh Khambali dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (10/4).
Disebutkan, dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Artinya dalam pasal tersebut menentukan bahwa segala uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi, sehingga bukan merupakan kerugian negara.


Sementara dalam ayat 2 menyatakan, anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan dan pejabat lainnya, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga semua pejabat keuangan memiliki kekebalan hukum.


Sedangkan dalam ayat 3 berbunyi segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perpu bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Untuk itu semua kebijakan keuangan yang dikeluarkan berdasarkan Perpu tersebut bukan merupakan objek gugatan di PTUN.
Dalam penjelasan umum, Perpu ditetapkan berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, bahwa kondisi kegentingan memaksa dalam rangka penetapan Perpu, antara lain karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Apalagi UU yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau UU yang ada tidak memadai.


Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa memerlukan waktu cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.


“Saya mencermati Perpu ini persis laiknya omnibus law, yaitu peraturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Karena bersifat omnibus law, Perpu ini akan menjadi satu-satunya rujukan, mengalahkan peraturan yang ada sebelumnya.
Dengan demikian Perpu ini menjadi UU Sapu Jagad, karena kelahirannya menyapu jagad raya UU sebelumnya,” tegasnya. (C-5)

 

Read previous post:
ilustrasi
Anjuran Tanpa Sanksi

Close