Kasus Corona Cenderung Landai, DIY Belum Perlu PSBB

DANUREJAN (MERAPI)- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan bahwa belum perlu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan di DKI Jakarta diterapkan di Yogyakarta untuk mengatasi merebaknya wabah Covid-19 atau virus corona. Penyebabnya, secara jumlah kasus maupun kondisinya, DIY belum memenuhi syarat diterapkannya PSBB.
“Belum perlu,” ujar Sultan usai rapat Koordinasi bersama Bupati, Walikota, dan Forkominda DIY, Rabu (8/4) di Kompleks Kepatihan.
Meski begitu, Sultan menjelaskan tetap akan mempersiapkan bila ada lonjakan pemudik. Hanya saja saat ini memang belum waktunya.
“Saya tetap mempersiapakn nanti kalau ada lonjakan pemudik saja, tapi belum waktunya (PSBB) karena belum memenuhi syarat epidemologi dan sebagainya. Kita belum memenuhi syarat,” jelasnya.

Seperti diketahui, PSBB bisa diusulkan kepala daerah ke Kemenkes untuk menyikapi lonjakan kasus corona. Dengan diterapkannya PSBB, ada banyak pembatasan untuk masyarakat, misal terkait jumlah jam operasional kendaraan umum, jumlah penumpang kendaraan hingga penutupan kantor. Yang melanggar PSBB pun bisa dipidana.
Sekda DIY, Baskara Aji menambahkan, secara prinsip Propinsi DI Yogyakarta memang belum memenuhi persyaratan PSBB, bahkan ada kecenderungan kondisi kasus corona yang melandai.
Apabila tetap memaksa diterapkan tanpa persyaratan, dia meyakini tetap tidak akan mendapat rekomendasi dari Kemenkes RI. Adapun kondisi yang belum terpenuhi meliputi tingkat persebaran corona dan transmisi lokal.
“Toh walaupun kita memaksakan, kalau belum memenuhi persyaratan, Kemenkes tidak akan memberikan rekomendasi,” tandasnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta akan mengoptimalkan pengawasan kedatangan penumpang kendaraan umum di terminal dan stasiun. Langkah itu untuk mendukung kebijakan Pemda DIY yang akan mengawasi pintu-pintu masuk DIY di wilayah perbatasan.
Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arif mengatakan, kendaraan dari luar sudah disaring di pintu-pintu masuk DIY seperti dari arah Kulonprogo, Sleman utara dan timur serta Gunungkidul. Oleh sebab itu pihaknya tidak akan memantau kendaraan yang masuk ke Kota Yogyakarta melalui jalur-jalur tikus di luar jalan utama masuk DIY.

“Kalau nanti berlapis-lapis kurang efektif karena Yogya ini kan terintegrasi. Jadi kami fokus di kedatangan kendaraan non pribadi atau umum di terminal dan stasiun,” kata Agus, Rabu (8/4).
Dia menyatakan sudah ada protokol Covid-19 di terminal dan stasiun seperti melakukan cek suhu tubuh penumpang dan mencatat tujuan untuk memantau masyarakat pendatang. Diakuinya sebelumnya pengecekan suhu tubuh penumpang di Terminal Giwangan terkendala karena keterbatasan alat. Sedangkan di Stasiun Tugu dan Lempuyangan, pengecekan sudah dikoordinasikan dengan PT Kerata Api.
“Kami akan optimalkan cek subuh tubuh ini sudah ada pengadaan alatnya. Kami akan optimalkan bersama TNI dan Polri,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, penerapan jarak fisik dalam transportasi umum. Dia menjelaskan mengacu aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kendaraan umum dan pribadi yang digunakan maksimal 50 persen dari keterisian. Hasil survey Kemenhub, lanjutnya, sekitar 58-60 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tidak akan mudik.
“Dari organisasi angkutan darat di DIY juga sudah berkomitmen tidak melayani pemudik dari dan ke Yogya. Kami tidak melarang, tapi dari Organda sendiri yang juga sepakat mau bersama memutus penularan Covid-19,” tutur Agus.
Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengimbau masyarakat untuk menunda mudik lebaran. Jika terpaksa pulang karena kebutuhan mendesak, maka harus dipastikan kondisinya sehat demi keselamatan keluarga dan masyarakat sekitar.

“Sebaiknya kalau bisa ditunda. Karena jika pulang maka harus periksa kesehatan dan isolasi 14 hari di kota, saat kembali keluar kota nanti juga harus isolasi lagi 14 hari,” tambah Heroe.
Namun pihaknya sudah membuat tiga skenario untuk mengantisipasi pemudik datang ke Yogyakarta yaitu skenario optimal, skenario moderat dan skenario landai. Skenario optimal jika pemudik datang dalam jumlah besar. Sedangkan skenario moderat untuk jumlah pemudik masih dalam batas normal dan skenario landai jika jumlah pemudik sedikit.
“Semuanya itu akan diatur berdasarkan pola pengaturan arus masuk dan keluar di Kota Yogya serta manajemen arus lalu lintas dalam kota,” tandas Heroe.(C-4/Tri).

Read previous post:
Disiapkan Rp 870 Juta, Tenaga Kesehatan Tangani Virus Corona Diberi Insentif

SUKOHARJO (MERAPI) - Anggaran sebesar Rp 870 juta disiapkan untuk membayar insentif tenaga kesehatan seperti dokter hingga satpam khusus yang

Close