SULTAN IMBAU WARGA DIY DI PERANTAUAN TAK MUDIK-Periksa Pendatang, TNI-Polri Jaga Perbatasan Yogya 24 Jam


YOGYA (MERAPI)- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau warganya yang sedang berada di perantauan untuk tidak mudik ke kampung halaman di tengah wabah COVID-19. Di sisi lain untuk memutus rantai penularan corona, petugas TNI dan Polri akan disiagakan menjaga wilayah perbatasan di DIY.
“Saya mengimbau kepada seluruh warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berada di perantauan untuk tidak mudik atau pulang ke kampung halaman,” kata Sultan Hamengku Buwono X dalam keterangannya di Yogyakarta, Selasa (7/4).
Menurut Sultan, tidak bepergian adalah upaya paling rasional dan nyata untuk memutus mata rantai COVID-19. Oleh karena itu, ia berharap para perantau dapat mengalihkan biaya mudik untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ekonomi keluarga. “Alihkan biaya mudik untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan ekonomi keluarga anda,” kata dia.

Sedangkan bagi perantau dari wilayah endemi yang telah tiba di wilayah DIY, Sultan berharap dapat memahami bahwa mereka akan secara otomatis berstatus orang dalam pemantauan (ODP).
“Mohon dipahami, inilah kebijakan yang harus diterapkan dengan disiplin dan pasti,” kata dia. “Bagi yang sudah melaporkan diri ke pihak berwenang setempat, saya ucapkan terima kasih dan mohon dilanjutkan dengan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Mari bersama-sama putus rantai corona,” kata Sultan.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY berencana melakukan penjagaan pada tiga titik utama masuk wilayah Yogyakarta yakni jalan masuk dari Semarang di Jalan Magelang, jalan masuk dari Purworejo di Jalan Wates dan dari Solo di Jalan Solo. Pelaksanaan dalam waktu dekat dan masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat.

Pada ketiga titik tersebut rencananya akan dijaga TNI/Polri selama 24 jam atau 3 shift. Pendatang yang melintas dari ketiga titik akan dicek suhu tubuh, dipastikan physical distancing, dan diminta surat keterangan sehat.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DIY, Tavip Agus Rayanto pada rapat kerja Komisi C DPRD DIY, Selasa (7/4) di Aula Gedung DPRD DIY.
“Lokasi harus punya space (jarak) lahan biar tidak macet panjang karena akan ada pemeriksaan. Kita akan bikin tenda (pos pengaman) juga,” tandasnya.
Upaya tersebut, kata dia, sebagai antisipasi persebaran Covid-19 yang terbawa dari wilayah luar Yogyakarta melalui perpindahan orang atau arus mudik.
Ketentuan physical distancing mengacu pada panduan teknis dari Pemerintah yakni untuk angkutan umum dibatasi 50 persen penumpang, bagi mobil pribadi maksimal 2 orang penumpang dan 1 sopir, sedangkan kendaraan bermotor dibatasi satu motor satu orang.

“Apabila melanggar maka disuruh balik lagi. Kalau motor ya kita akan cek juga jalan tikus, kemungkinan mereka akan masuk dari sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan panduan teknis terkait pengamanan dan pengawasan pergerakan orang dan barang menyusul dikeluarkannya Surat bernomor PL.001/1/4 Phb 2020 yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri yang kemudian memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk kembali membuka layanan transportasi umum yang sempat ditutup.(C-4)

Read previous post:
ilustrasi
Mirip Jeritan Kuntilanak, Teror Suara Misterius Hebohkan Warga Imogiri

Close