APKORI USUL TUNGGU HINGGA JULI – Kemenpora Siapkan Opsi Penundaan PON 2020

JAKARTA (HARIAN MERAPI) – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai menyiapkan opsi penundaan PON 2020 Papua sebagai pilihan alternatif seandainya pandemi COVID-19 tak kunjung mereda menjelang penyelenggaraan pesta olahraga nasional yang dijadwalkan digelar pada 20 Oktober-2 November itu.

 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, saat melakukan telekonferensi bersama media di Jakarta, Selasa (7/4), mengatakan hanya ada dua perencanaan terkait pelaksanaan PON 2020, yakni tetap berjalan tahun ini atau ditunda.

 

“Kita tentu harus mempersiapkan opsi penundaan. Tetapi itu bukan kewenangan Menpora. Tetap harus melalui keputusan presiden melalui rapat kabinet,” ujar Zainudin seperti dilansir Antara.

 

Saat ini, ia mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data dan informasi, termasuk usulan dari berbagai pihak, yang nantinya disampaikan kepada presiden untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan pelaksanaan PON 2020.

 

Bahkan, setelah melakukan rapat virtual bersama Ketua Umun KONI Pusat, ia menyampaikan bahwa pihaknya amat mempertimbangkan kondisi para atlet yang kesulitan berlatih secara maksimal di tengah kondisi pandemi saat ini. Maka, opsi penundaan PON, menurut dia, sangat memungkinkan.

 

Apabila harus ditunda, Menpora akan memperhitungkan ulang terkait anggaran peralatan dan pelaksanaannya, terlebih banyak event olahraga lain yang juga digelar di tahun 2021.

 

“Kita juga harus mencari waktu supaya tidak bertabrakan dengan agenda (olahraga) lain, baik itu Piala Dunia U-20 2021 maupun multi event lain,” ujarnya.

 

“Yang paling diutamakan adalah keselamatan, baik itu keselamatan para atlet maupun ofisial. Jadi itu yang menjadi pertimbangan utamanya,” kata Zainudin menegaskan.

 

Sementara itu Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) mengusulkan penentuan nasib penyelenggaraan PON dilakukan pada Juli mendatang. Jika pandemi wabah covid-19 atau virus corona belum berakhir hingga bulan Juli, maka perhelatan PON diusulkan untuk ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan.

 

“Kita tunggu dulu kondisinya. Jika hingga bulan Juli kondisi wabah ini belum mereda, kami usul penyelenggaraan PON dimundurkan. Idealnya diundur ke tahun 2021, dengan pelaksanaan mungkin pada bulan Maret atau April,” kata Ketua Apkori, Djoko Pekik Irianto kepada wartawan di Yogya, Selasa (7/4).

 

Meski demikian, Djoko Pekik menyampaikan bahwa karena saat ini masih memasuki bulan April, pihaknya mengusulkan untuk tetap menunggu perkembangan kondisi status tanggap darurat ini terlenbih dahulu.

Setidaknya perkembangan kondisi ditunggu hingga akhir bulan Juni, yang merupakan batas akhir tahapan pendaftaran nama atlet atau proses entry by name pada PON kali ini.

 

“Kalau harapan kami tentunya kondisi ini segera berakhir sehingga aktivitas bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi PON tetap sesuai jadwal dan tahapannya juga lancar. Namun kita tetap tunggu hingga 19 Juli, batasan akhir <I>entry by name<P> atlet ke PON,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Djoko Pekik juga menjelaskan, terdapat tiga kepentingan yang harus dipertimbangkan terkait rencana penundaan PON, yakni kepentingan pusat, daerah dan tuan rumah. Selain itu, pihaknya juga akan memperhatikan masa tanggap darurat yang saat ini diberlakukan sampai 29 Mei.

 

Disebutkan Djoko Pekik, jika nantinya PON dengan terpaksa harus ditunda, maka pelaksanaannya disarankan tidak di bulan Januari atau Februari 2021. Hal itu dikarenakan anggaran APBN maupun APBD belum siap. Sedangkan jika mundur terlalu jauh, misalnya Juni atau Juli, itu akan memberatkan anggaran daerah karena untuk pemusatan latihan daerah semakin panjang.

 

Selain itu, Djoko Pekik menambahkan, penundaan yang cukup lama akan berimbas pada program latihan yang dijalani para atlet. Jika sesuai jadwal bulan Juli, atlet kan sebenarnya sudah memasuki periode pra-kompetisi. “Jadi kalau mundur lama, mereka harus mengulang lagi. Harapan kami, setelah tanggap darurat 29 Mei besok, pandemi benar-benar berakhir dan PON tetap bisa digelar Oktober,” tuturnya.

 

Terkait wacana penundaan PON tersebut, Djoko Pekik mengaku jika hal itu sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait, sekaligus pemangku kebijakan PON seperti KONI pusat, Kemenpora, DPR RI dan DPD RI. “Kebetulan kemarin (Senin (6/4),red) sore saya diminta untuk memberikan masukan hal tersebut oleh Ketum KONI Pusat, Pak Marciano Norman. Setelah itu sekalian saja saya kirim ke Komisi X DPR RI, Komite 3 DPD RI dan ke Menpora,” akunya. (Ant/Oro)

Read previous post:
PKL Malioboro Bertahan Walau Sepi Wisatawan

Close