Hasil Laboratorium Belum Keluar, 3 Pasien PDP Corona Meninggal

DANUREJAN (MERAPI)- Sebanyak 3 orang Pasien Dalam Pemantauan (PDP) kasus corona di Yogya dilaporkan meninggal pada Senin (30/3). Sehingga total PDP yang meninggal berjumlah 7 orang. Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui hasil laboratorium pasien itu apakah positif atau negatif corona.
“Ada laporan kematian PDP 3 orang dalam proses laboratorium,” ujar Juru bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih kepada wartawan, Senin (30/3).
Dilaporkan, kematian PDP yang hasil laboratorium belum keluar itu yakni 2 orang laki-laki, masing-masing berusia 37 tahun domisili Sleman dan 82 tahun domisili Kota Yogyakarta. Sedangkan pasien lain seorang perempuan usia 68 tahun domisili Kota Yogyakarta.

Dijelaskan, data pasien di Yogya dalam pengawasan (PDP) per Senin (30/3) sudah diperiksa atau diswab sebanyak 193 orang, hasil negatif sebanyak 41 orang, hasil positif sebanyak 18 dengan rincian pasien sembuh 1 orang dan meninggal 2 orang. “Pasien masih dalam proses laboratorium sebanyak 133 orang, 7 di antaranya meninggal dunia,” sebutnya.
Adapun pasien meninggal positif yang sebelumnya terdata 3 orang terupdate menjadi 2 orang karena dikembalikan ke wilayah asalnya di Kebumen, Jawa Tengah. Pasien adalah kasus positif nomor 17, laki-laki berusia 54 tahun. “Ya yang dikembalikan itu,” imbuh Berty.
Sementara itu secara terpisah, sejumlah pengadilan negeri di DIY sudah menerapkan sidang online untuk mencegah penularan corona. Salah satunya persidangan dua terdakwa di Lapas IIB Sleman pun digelar di dalam sebuah ruang aula di dalam lapas dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Sidang putusan kasus kriminal terdakwa berinisial KS dan RS dengan dakwaan pasal 372 dan 363 KUHP tersebut digelar singkat sekitar 45 menit. Kedua terdakwa mengenakan baju koko putih serta memakai peci berwarna hitam itu duduk menghadap sebuah layar besar dan kamera kecil di tengahnya.
Sementara, untuk hakim dan jaksa berada terpisah dalam ruang pengadilan di Pengadilan Negeri Sleman. Jalannya sidang putusan hanya membacakan poin-poin penting seperti menanyakan keadaan terdakwa dan pembacaan putusan.
Ditemui setelah persidangan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman, Bambang Surya Irawan, menuturkan langkah persidangan online dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyebaran Covid-19. Hal itu juga sesuai dengan instruksi Jaksa Agung agar semua agenda persidangan berjalan sesuai dengan jadwal dan lancar.

“Sesuai dengan instruksi pak Jaksa Agung agar persidangan lancar. Jadi terdakwanya ada di lapas, sedangkan hakim dan jaksa ada di pengadilan,” ungkapnya saat ditemui wartawan, Senin (30/3).
Selain karena efek dari pandemi Covid-19, persidangan harus tetap dilakukan mengingat terdakwa bisa lepas dari hukum apabila tidak disidang. Maka dari pada itu proses persidangan harus tetap dilakukan dengan salah satu caranya menggunakan video komunikasi (vidkom).
“Selain itu jika tahanan ini keluar dari lapas, kita tidak bisa menjamin juga terkena virus corona atau tidak. Nanti kalau sampai terjangkit, malah menulari ke tahanan yang lain. Karena kita tidak bisa memprediksi ini (Corona) sampai kapan, sehingga sidang ini harus tetap dilakukan, salah satunya secara online,” jelasnya.

Tak hanya sidang putusan saja, berbagai agenda persidangan lain pun kedepannya juga akan dilakukan secara online. Bambang juga menegaskan pandemi Covid-19 ini tidak mempengaruhi jalannya proses hukum karena masih bisa terbantu dengan adanya teknologi.
“Tidak sampai mengganggu, karena dengan alat ini kita sudah uji coba dan lancar. Agenda-agenda sidang lain juga tetap jalan. Intinya memang sangat terbantu,” tegasnya.
Sementara, Kepala Lapas Kelas IIB Sleman, Gunarto menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan fasilitas untuk persidangan ‘darurat’ di dalam Lapas. Hal itu juga sebagai komitmen bersama dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.

Di Bantul, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul juga kembali melaksanakan sidang pidana secara online, Senin (30/3). Persidangan ini dilakukan secara jarak jauh memanfaatkan fasilitas jaringan internet.
“Sebelumnya kami bersama Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Rutan sepakat untuk menyelenggarakan persidangan secara online. Hal ini dilakukan karena mengingat ada beberapa perkara yang penahananya tidak bisa diperpanjang dan mendesak,” ujar Plh Kajari Bantul Jeferidian SH MH yang juga Aspidsus Kejati DIY melalui Kasipidum Kejari Bantul, Ari Prasetya Panca Atmaja SH MH saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (30/3).(C-4/C-8/C-5)

Read previous post:
MERAPI-ANTARA Gubernur DIY Sri Sultan HB X meninjau proyek pembangunan sumber air Jambe, Bleberan, Patuk, Gunungkidul.
Gunungkidul Hentikan Lelang Proyek Rp 38,1 M

Close