SULTAN TAK MASALAHKAN LOCKDOWN KAMPUNG-Cegah Pendatang Bawa Virus, Minta Presiden Buka Data Zona Merah


DANUREJAN (MERAPI)- Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan ke Presiden RI, Joko Widodo agar membuka data wilayah atau kota yang masuk zona merah persebaran virus corona. Hal ini sebagai upaya antisipasi persebaran Covid-19 dan penyusunan kebijakan, menyusul maraknya lockdown kampung di Yogya sebagai imbas membludkanya pemudik dari Jakarta.
“Saya sampaikan ke Presiden (agar) katakan Kota mana, wilayah mana yang merah supaya kami ini, masyarakat yang mau pergi maupun yang akan datang itu dari awal sudah bisa kita antisipasi kalau dia dari wilayah (zona) merah,” ujar Sultan di Kompelks kepatihan usai rapat teleconference membahas mudik dengan Presiden Jokowi, Senin (30/3).

Dikatakan Sultan, selama ini yang diketahui zona merah hanya Jakarta dan wilayah sekitarnya. Padahal hingga saat ini diketahui seluruh kasus positif Covid-19 di Yogyakarta imported, berasal dari luar.
“Faktanya yang terjadi di Yogya seperti itu. Tidak ada virus corona lokal, yang ada orang Yogya keluar, pulang bawa virus sehingga sebelum 10 hari dari sekarang itu kira-kira 300 hampir 400 saja yang ODP. Tapi sampai 10 hari terakhir jadi 1.870 mayoritas itu pendatang gitu,” jelas Sultan.
Lebih lanjut dijelaskan Sultan banyaknya kampung yang inisiatif melakukan lockdown dimaknai sebagai pembatasan sosial sehingga pendatang dapat dikontrol. Hal ini disebabkan banyaknya jalan atau akses masuk lokasi.

“Hanya ada satu jalan dengan harapan dengan satu jalan itu memudahkan mengontrol siapa yang masuk, bagi saya itu no problem,” jelas Sultan.
Sultan tidak mempermasalahkan adanya pendatang dengan berbagai alasan, yang terpenting dapat disiplin untuk melakukan isolasi pribadi dan hanya keluar bila sangat mendesak.
“Pendatang kan belum tentu mau mudik, belum tentu mau ketemu keluarga mungkin pedagang dari Jakarta karena zona merah tak laku dagangannya daripada di sana lebih baik pulang. Mungkin di Jakarta di-PHK, jadi lebih baik daripada beban hidupnya Jakarta mahal ya mulih wae, masa mulih wae ora oleh, saya bilang gitu. Jadi motifnya kan macam-macam bagi saya tidak persoalkan,” jelas Sultan.

Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana mengatakan secara keseluruhan tercatat sekitar 70 ribu orang masuk ke Yogyakarta dalam kurun waktu 5 hari.
Meski begitu, Biwara menekankan tidak ada istilah menutup tapi membatasi supaya kemudian bisa mendata dengan baik, orang datang dan keluar. “Silakan kampung membatasi akses tapi bukan ditutup sama sekali,” tandasnya di Kompleks Kepatihan.
Dijelaskan, upaya kampung menutup untuk mengarahkan agar orang datang melalui 1 pintu saja, sebab kondisi lingkungan kampung atau desa biasanya banyak jalur masuk.

“Kampung menutup itu kan dalam rangka mengarahkan supaya orang yang masuk lewat 1 pintu, sehingga kemudian mudah didata jadi bukan dalam konteks untuk menolak, tapi dalam rangka untuk mendata,” jelasnya.
Adapun rencana penutupan perbatasan, dijelaskan Biwara akan ditunggu 2 hingga 3 hari ke depan, sebab realitanya pemudik sudah datang.
“Hal ini muaranya ada di tingkat Desa, monggo Desa mengkonsolidasikan dengan lurah, camat dan perangkatnya dan masyarakat yang melakukan pembatasan, kemudian pendataan dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan gesekan,” jelasnya.
Di Wonosari, pergerakan jumlah kedatangan pemudik dari Jakarta, Bogor Depok dan Bekasi (Jabodetabek) terus terjadi, Senin (30/3). Padahal, Pemkab Gunungkidul belum mengefektifkan 9 Pos skrening di wilayah perbatasan. Akibatnya ratusan dusun di 18 kecamatan melakukan skrening mandiri dengan melakukan penyemprotan disinfektan terhadap pemudik. Sementara Karantina wilayah bersifat mandiri terus meluas.

“Untuk melakukan penutupan wilayah atau lingkungan tertentu harus memperhatikan terjaminnya hak hidup warga dalam memperoleh bahan pokok kehidupan sehari-hari,” kata Wakil Bupati Gunungkidul Dr drs Immawan Wahyudi MH Senin (30/3).
Dikatakan, jika ada musyawarah untuk melakukan penutupan lingkungan atau karantina wilayah tertentu harus memperhatikan terjaminnya hak hidup warga dalam memperoleh bahan pokok sehari-hari.
Selain itu, juga harus diperhatikan penutupan kampung tersebut juga dapat berisiko menimbulkan tekanan psikis kepada masyarakat. Jika menimbulkan meningkatnya tekanan psikis bagi warga makan justru akan menambah rumitnya persoalan penanganan penyebaran Covid 19. “Kami mengimbai agar masyarakat mempertimbangkan untuk melakukan karantina wilayah,” imbuhnya.

Meningkatnya jumlah pemudik ternyata meleset dari perkiraan Pemkab Gunungkidul yang memprediksi kedatangan pemudik pada Selasa (31/3) hari ini. Sesuai jadwal, pos skrening yang dibangun di 9 pintu gerbang Gunungkidul baru diefektifkan pada Selasa (31/3) hari ini.
Bupati Gunungkidul, Hj Badingah Ssos menambahkan, sampai dengan saat ini terdapat 4.301 pemudik yang masuk ke Gunungkidul. Jumlah tersebut tersebar ke seluruh 18 kecamatan dan terbanyak tujuan Kecamatan Playen sebanyak 418 orang.
“Rata-rata diatas 200 pemudik setiap kecamatan paling banyak ada di Playen,”terangnya.(C-4/Pur)

Read previous post:
Pakaian untuk pemeriksaan penyakit menular di kantor DKK Pati. (Foto: Alwi Alaydrus).
Banyak Dokter Cuti, Membuat Perawat Takut

PATI (MERAPI) - Kasus merebaknya virus corona mulai berdampak. PNS atau karyawan honorer asal Pati yang bekerja di lingkungan kantor

Close