PILKADES SLEMAN: Dewan Ingatkan Buat SOP yang Ketat

MERAPI-ISTIMEWA  Sekretaris Komisi A DPRD Sleman, Sumaryatin.
MERAPI-ISTIMEWA
Sekretaris Komisi A DPRD Sleman, Sumaryatin.

SLEMAN (MERAPI) – Kekhawatiran penyebaran virus Corona membayangi proses pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Sleman, 29 Maret 2020 mendatang. Sekretaris komisi A DPRD Sleman, Sumaryatin, meminta Pemkab Sleman untuk menyiapkan SOP yang ketat dan jika tidak memungkinkan, pelaksanaan Pilkades diminta untuk ditunda.

Penyebaran virus Covid-19 di Yogyakarta telah mengalami lonjakan dengan adanya korban meninggal sebanyak 2 pasien. Kondisi itu juga diperparah dengan bertambahnya pasien positif yang salah satunya merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN).
Kondisi tersebut membuat pemerintah meminta upaya pencegahan dengan social distancing, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta swa-karantina bagi masyarakat yang merasa sakit. Namun di sisi lain pada tanggal 29 Maret 2020 yang akan datang Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan Pilkades serentak di 49 desa dengan sistem e-voting.

Sumaryatin menyebut hajat yang melibatkan masyarakat banyak tersebut, tentunya harus menjadi perhatian bersama di tengah-tengah meningkatnya penyebaran pandemi covid-19. Kesehatan dan keselamatan masyarakat haruslah tetap menjadi prioritas yang diutamakan oleh pemerintah.

“Seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan dan teknis penyelenggaraan agar masyarakat tetap aman dan sehat. Serta tidak menimbulkan potensi peluasan penyebaran penyakit corona,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (23/3).

Politisi PKS ini meminta Pemkab Sleman dapat menyiapkan Plan B jika mendekati pelaksanaan nanti justru terjadi eskalasi jumlah kasus positif covid-19 khususnya di Bumi Sembada. Perlu diberlakukannya SOP khusus yang ketat untuk menjamin kesehatan peserta dan penyelenggara e-voting.
“Mereka itu 1200 mahasiswa yang berperan sebagai TTL dan Tenaga Teknis Utama (TTU) untuk memastikan tidak terdapat suspect atau carrier covid-19. Sebaiknya juga ada pengalokasian anggaran khusus untuk pemenuhan asupan gizi dan aktivitas PHBS yang baik selama menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Tak hanya memastikan dan menjamin penyelenggara, keamanan dan keselamatan peserta e-voting juga perlu diperhatikan. Pemberlakuan PHBS di TPS seperti adanya air mengalir dan sabun untuk cuci tangan dan tisu untuk mengeringkan sehingga semua alat yang dipegang tidak menjadi sarana penularan.
“Pemberlakuan social distancing atau jaga jarak aman di TPS yang ketat juga diberlakukan. Tidak bersalaman, tidak berkerumun atau berlama-lama di TPS. Mengenakan masker terutama yang batuk dan pilek, serta tidak membawa anak- anak ke TPS. Dan untuk menghindari antrian, undangan dibagi berdasarkan jadwal jam yang sudah dibagi-bagi, sehingga tidak ada antrian,” tegasnya.

Apabila jaminan aman dan sehat dalam proses penyelenggaraan pilkades tidak dipastikan, Sumaryatin menyebut akan terjadi partisipasi yang rendah karena kekhawatiran masyarakat akan penyebaran virus Covid-19. Jika terus dilaksanakan sesuai jadwal, pihaknya meminta pemerintah Pemkab Sleman harus memberi kompensasi berupa rasa aman bagi warga dan penyelenggara, kesehatan dan antisipasi penyebaran.
“Akan ada mobilisasi 200 ribu orang pemilih di TPS-TPS. Tentunya ini perlu adanya jaminan dari pemerintah. Jika kondisi memang tidak memungkinkan, pelaksanaan ditunda saja,” tutupnya. (C-8)

Read previous post:
Rebutan Beli Pil Kina

Nabi SAW bersabda : “ALLAH tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga.” (H.R.Bukhari) MINGGU lalu, masyarakat sibuk berburu masker dan

Close