Perbup 9 Tahun 2020 Beri Kemudahan Mengurus IMB di Sleman

MERAPI-AWAN TURSENO  Retno Susiati (kanan) didampingi Triyana Wahyuningsih memberikan keterangan terkait dispensasi IMB.
MERAPI-AWAN TURSENO
Retno Susiati (kanan) didampingi Triyana Wahyuningsih memberikan keterangan terkait dispensasi IMB.

SLEMAN (MERAPI) – Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan kembali kebijakan terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Program tersebut dituangkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 9 Tahun 2020 tentang dispensasi atau kemudahan dalam pengurusan dan pembuatan IMB di wilayah Sleman.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Sleman, Retno Susiati menjelaskan, regulasi itu merupakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2019 dengan lebih meringankan dan menyederhanakan syarat pengajuan IMB.
“Dikeluarkannya Perbup yang terbaru tentunya dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan IMB untuk rumah-rumah tinggal di Kabupaten Sleman,” kata Retno kepada wartawan di Kantor Bagian Humas dan Protokol Sleman, Kamis (19/3).

Retno menjelaskan, dalam peraturan terbaru terkait IMB ini memiliki sejumlah syarat yang memudahkan dalam pelayanan IMB. Di antaranya dispensasi IMB diberikan kepada rumah tinggal yang sudah berdiri sampai dengan tahun 2015.
“Peraturan sebelumnya, dispensasi hanya diberikan kepada rumah tinggal yang sudah berdiri sampai dengan tahun 2011. Artinya, ada perpanjangan dispensasi lima tahun,” imbuhnya.

Selain itu, ketentuan dalam dispensasi IMB bagi penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, ketentuan dispensasi terhadap bangunan hunian dan mempunyai fungsi ikutan lainnya untuk usaha dan jasa dengan luas tidak lebih dari 100 meter persegi. Pemondokan dengan jumlah kamar kurang atau sama dengan 10 kamar, rumah toko tunggal dan rumah kantor tunggal.

Namun, dispensasi IMB tidak dapat diberikan apabila bangunan berada di kawasan rawan bencana dan tidak sesuai dengan tata ruang. Begitu pula bangunan dan tanah sedang dalam sengketa juga tidak masuk dalam ketentuan dispensasi IMB.
Kemudian, dispensasi juga tidak bisa diberikan apabila keberadaan bangunan dan tanah dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan.

Sekretaris DPMPPT, Triyana Wahyuningsih menambahkan, peraturan baru ini berlaku sejak diundangkan yaitu 2 Maret 2020 hingga diterbitkan peraturan kembali terkait IMB. “Dispensasi ini berlaku hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Artinya, jika tidak ada perbup baru, maka kemudahan ini masih tetap dijalankan,” tegasnya.
Melalui Perbup Nomor 9 Tahun 2020 ini, diharapkan jumlah rumah yang memiliki IMB terus bertambah dari 35 persen meningkat menjadi 50 persen pada tahun 2021. (Awn)

Read previous post:
5 Pemancing Terseret Banjir Kali Opak

KALASAN (MERAPI)- Lima orang warga Dusun Tulung, Tamanmartani, Kalasan, Sleman terseret banjir saat asik memancing di sungai opak tepatnya bawah

Close