PJU Pemukiman di Sleman Digalakkan

MERAPI-MUHAMMAD RIDWAN  PJU yang terpasang di Jalan Gancahan, Kecamatan Gamping.
MERAPI-MUHAMMAD RIDWAN
PJU yang terpasang di Jalan Gancahan, Kecamatan Gamping.

SLEMAN (MERAPI) – Pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) khususnya di kawasan permukiman tengah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hal itu dilakukan sebagai upaya menekan denda yang dibebankan kepada pemerintah daerah atas pemasangan lampu liar oleh masyarakat. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Sleman Jenu Santosa, pemasangan PJU khsususnya menyasar jalan-jalan di perkampungan yang sudah dimulai sejak tahun 2015 silam. Dari jumlah 86 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Sleman, baru 25 desa yang sudah terpasang PJU. “Dalam usulan itu memang selalu kami maksimalkan. Tapi anggarannya memang terbatas,” ungkapnya saat ditemui, Selasa (11/2).

Pemasangan PJU permukiman, dijelaskan Jenu, merupakan program pioritas lantaran adanya beban anggaran yang ditanggung oleh Pemkab Sleman. Pemasangan PJU liar oleh masyarakat setempat, ternyata beban tagihan pembayaran atau pajak ilegal itu juga harus dibayar oleh pemerintah.
“Jadi pemasangan lampu-lampu oleh masyarakat sendiri itu, beban pembayarannya di kita. Ya memang kita tidak memasang itu, tapi PLN menagihnya ke kita,” jelasnya.

Lantaran keterbatasan anggaran, dalam penentuan lokasi pemasangan PJU pemukiman, pihaknya mendasarkan pada prioritas tagihan pajak ilegal. Tiap desa rata-rata mendapat pagu anggaran Rp 800 juta untuk pemasangan 15-20 titik lampu yang nantinya akan dilelangkan terlebih dahulu. “Kalau pemetaan awal dulu itu yang banyak PJU liar di Kecamatan Depok dan Kalasan. Tapi sudah tercover semua. Memang jumlah yang tidak terpasang tidak bisa maksimal, misal kita ajukannya 40 titik lampu di satu desa, tapi ternyata anggarannya terbatas. Jadi kita maksimalkan disitu,” tandasnya.

Di tahun 2020 ini, dilanjutkan Jenu pengadaan PJU pemukiman disiapkan sebanyak dua paket.
Dua paket tersebut akan menyasar pemukiman di Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, dan Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan. “Prosesnya saat ini baru tahap sosialisasi ke warga. Lelang dimungkinkan sekitar bulan Maret atau April mendatang. Setelah itu masuk waktu pelaksanaan selama 70 hari. Mungkin bulan Agustus sudah rampung,” terangnya.

Diakui Jenu, alokasi anggaran yang alokasikan pemkab tidak memadai untuk mengkover seluruh wilayah pemukiman. Oleh karena itu, warga diharapkan untuk melakukan pengembangan sendiri. “Kalau mau mengembangkan sendiri, kabel dan tiangnya harus sesuai standar, jangan asal. Minimal juga jangan memakai tiang dari bambu,” ujarnya.

Terpisah Koordinator Pengelolaan PJU Wilayah Timur Dishub Sleman, Puji Suwandani mengatakan pemasangan PJU di lingkungan pemukiman dipandang lebih rumit dibanding PJU di ruas jalan. Titik lokasi pemasangan akan ditentukan oleh warga baru kemudian didesain oleh perencana dan dituangkan dalam bentuk gambar baru. Setelah itu ada tahapan sosialiasi kepada warga sebelum akhirnya direalisasi. “Untuk titik pemasangan itu warga yang menentukan, baru nanti akan didesain oleh perencana. Setelah itu ada sosialisasi lagi, cocok atau tidak, baru realisasi,” katanya.

Pengadaan tahun ini pun merupakan hasil perencanaan tahun kemarin. Setelah terpasang, perawatan dilakukan oleh warga sendiri namun pembayaran rekening tetap dibebankan ke pemerintah daerah.
“Untuk perawatannya nanti swadaya masyarakat. Tapi untuk pembayarannya tetap dari kami. Dan sudah ada batasan dayanya juga. Selain itu dipasang timer sehingga tidak membengkak rekeningnya,” tutupnya. (C-8)

Read previous post:
Jas Merah Yakin Menangkan Pilkada Bantul

BANTUL (MERAPI) - Salah satu kelompok yang menjadi bagian simpatisan PDIP di Bantul, Jas Merah pastikan akan balik kandang. Mereka

Close