MARAK OPERASIONAL HOTEL VIRTUAL-Tak Ada Regulasi dari Pemerintah Pusat Bikin Bingung Daerah

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta tengah mencermati permasalahan terkait keberadaan hotel dengan manajemen operator virtual. Untuk mengatur keberadaan operator hotel virtual belum ada acuan regulasi di pemerintah pusat.

“Yang virtual-virtual itu kami bingung juga. Belum ada regulasinya. Itu masuk perizinan apa kami belum tahu. Kami baru pencermatan regulasi untuk usaha dengan sistem online seperti operator hotel virtual,” kata Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Yogyakarta Gatot Sudarmono, Jumat (31/1).

Dinasnya, lanjut Gatoto, sudah mencari rujukan aturan di tingkat pemerintah pusat terkait hotel-hotel virtual maupun operator hotel virtual, namun belum ada. Baik dari aturan undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri belum ada yang mengatur mengenai operator hotel virtual. Untuk pencermatan dan pembuatan regulasi itu pihaknya menyerahkan ke Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta yang memprosesnya.

“Regulasi di pusat kami cermati hari ini belum ada yang kaitannya dengan operator virtual seperti operator hotel virtual. Kami juga mencari referensi daerah lain juga belum ada,” paparnya.

Oleh sebab itu dia mengatakan pencermatan sementara dengan melihat izin fungsi hotel atau penginapan pada properti yang dipakai hotel-hotel virtual. Dia mengatakan ada hotel virtual yang sudah berizin penginapan dan penggunaan properti tak sesuai fungsinya. Misalnya peralihan fungsi rumah tangga jadi guest house maupun pondokan dioperasionalkan seperti hotel.

“Di tingkat bawah, hunian rumah jadi guesthouse lewat operator virtual

online. Banyak rumah diiklankan sebagai goues house padahal pemiliknya tidak di Yogya dan belum berizin,” tambah Gatot.

Dia menjelaskan pada hotel-hotel virtual yang sudah berizin penginapan, ternyata hanya sebagian kamar saja yang dijual ke operator hotel virtual. Misalnya ada 20 kamar ternyata hanya sepuluh kamar yang menjadi pemilik hotel atau dikelola sendiri. Sedangkan sisanya sepuluh kamar dijual ke operator hotel virtual. Dari segi tarif kamar yang ditawarkan oleh operator hotel virtual lebih tinggi dibandingkan tarif kamar dikelola mandiri hotel.

“Misalnya tarif kamar dikelola hotel sendiri Rp 300 ribu, sedangkan tarif kamar yang dikelola operator hotel virtual bisa mencapai Rp 600 ribu. Hanya sebagian kamar yang dijual ke hotel operator dan transaksinya masuk ke operator itu. Banyak yang seperti itu,” jelasnya.

Diakuinya dengan kondisi itu, dari sisi pajak hotel ada yang hilang karena mengacu catatan transaksi di hotel. Sedangkan transaksi operator hotel virtual langsung masuk ke operator. Namun untuk peralihan fungsi properti yang tak berizin, pihaknya tidak berwenang karena penegakan di dinas terkait.

Sebelumnya DPRD mendesak Pemkot Yogyakarta tegas menindak hotel manajemen virtual yang tidak berizin. Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro mengatakan akan mengundang DPMP Kota Yogyakarta untuk merumuskan peraturan guna mengatur manajeman hotel virtual yang marak. Terutama agar memenuhi izin dan memberikan pajak hotel. (Tri)

Read previous post:
INVESTASI BODONG DIDALANGI SANG ISTRI-Uang Korban Rp 64 M Habis Tak Tersisa

DEPOK (MERAPI)- Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, Polsek Depok Timur menetapkan pasangan suami istri IF (40) dan MY (44) sebagai

Close