NJOPTKP Naik, Ketetapan PBB 2020 Berubah

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogyakarta tahun 2020 dinaikkan. Akibatnya nilai ketetapan PBB yang harus dibayarkan wajib pajak berubah. Ada yang mengalami peningkatan, tapi ada juga yang nilainya tetap.

“Idealnya setiap tiga tahun sekali NJOPTKP ditinjau kembali. Tahun 2020 NJOPTKP kami sesuaikan nilainya karena selama empat sampai lima tahun ini tidak naik,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Wasesa, usai penyerahan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB di Balaikota, Rabu (29/1).

NJOPTKP PBB tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 20 juta untuk setiap wajib pajak. Nilai tersebut naik dibandingkan NJOPTKP PBB tahun sebelumnya yang hanya Rp 12 juta setiap wajib pajak. Penyesuaian NJOPTKP itu mendasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.

NJOPTKP menjadi salah satu komponen dalam perhitungan nilai ketetapan PBB. Meski NJOPTKP dinaikkan, tapi tidak semua nilai ketetapan PBB dari wajib pajak juga mengalami kenaikkan.

“Nilai ketetapan PBB yang harus dibayarkan ada yang meningkat dan ada yang tetap. Kenaikan bervariasi tergantung zona tanahnya. Untuk nilai ketetapan minimal PBB Rp 10.000,” paparnya.

Dengan kenaikkan NJOPTKP itu Pemkot Yogyakarta memberikan stimulus PBB yang diatur dalam Surat Keputusan Walikota nomor 515 tahun 2019. Stimulus PBB diberikan dalam 5 kelas yakni NJOP di bawah dan sampai Rp 500 juta mendapat stimulus 70 persen, NJOP di atas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar stimulus 65 persen, NJOP di atas Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar stimulus 60 persen, NJOP di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar dapat stimulus 55 persen dan NJOP di atas Rp 5 miliar stimulus 50 persen.

Pada tahun 2020 Pemkot Yogyakarta menerbitkan SPPT PBB sebanyak 95.273 lembar. SPPT PBB itu diserahkan ke kelurahan untuk selanjutnya dibagikan kepada wajib pajak. Pada tahun 2020 penerimaan PBB ditargekan mencapai Rp 90 miliar. (Tri)

Read previous post:
Gedung DPRD Kota Yogyakarta. (Merapi-Antara)
MARAK HOTEL VIRTUAL ILEGAL-Dewan Tunggu Ketegasan Pemkot Yogya

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) - DPRD mendesak Pemkot Yogyakarta menindak tegas hotel yang menjalankan manajemen virtual namun tidak berizin. Keberadaan manajeman

Close