Pemkot Genjot Pajak Perhotelan

UMBULHARJO (MERAPI)- Penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 ditargetkan mencapai sekitar Rp 451 miliar. Sektor perhotelan menjadi target penerimaan terbesar dari pajak daerah. Penerimaan sektor hotel juga bakal digenjot dengan menjaring wajib pajak baru dari mitra manajemen atau operator hotel virtual.
“Pajak daerah yang paling banyak selama ini dari pajak hotel. Kami targetkan tahun ini penerimaan pajak hotel mencapai Rp 165 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Wasesa, Minggu (26/1).
Pemkot Yogyakarta mengelola 10 jenis pajak daerah yakni hotel, restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hiburan, penerangan jalan umum, reklame, parkir, sarang burung walet dan air tanah.

Selain pajak hotel, beberapa pajak lain yang menyumbang pendapatan daerah adalah PBB yang ditarget Rp 90 miliar, BBPHTB ditarget Rp 61 miliar, restoran Rp 55 miliar dan penerangan jalan umum Rp 52 miliar.
Sedangkan pajak sektor lainnya terbilang kecil yaitu pajak hiburan Rp 13 miliar, reklame Rp 7,8 miliar, pajak parkir Rp 4 miliar, pajak air tanah Rp 2,7 miliar dan pajak sarang burung walet Rp 6,5 juta. Total target pajak daerah pada 2020 sekitar Rp 451 miliar itu lebih tinggi dibanding target pada 2019 sebesar Rp 425,38 miliar.
“Pajak sarang burung walet paling kecil karena budi daya sarang burung walet di Kota Yogyakarta juga tidak banyak,” ujarnya.

Pihaknya menyatakan untuk mencapai target pendapatan dari pajak daerah akan memaksimalkan sistem surat pemberitahuan pajak daerah secara elektronik (e-SPTPD). Terutama pada empat jenis pajak daerah yaitu Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.
Selain itu melakukan penjaringan wajib pajak baru. Terutama dari sektor perhotelan misalnya dari mitra-mitra virtual hotel operator. Namun diakuinya usaha yang belum berizin bisa berpotensi belum belum membayar pajak. Tapi bagi mitra operator hotel virtual bisa membayar pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

“Kalau belum berizin harus urus izinnya dulu. Yang penting punya NPWP daerah, sudah bisa untuk laporan pembayaran pajak. Jika usaha sudah dapat manfaatnya maka kami minta menjadi pajak daerah,” terang Wasesa.
Menurutnya petugas BPKAD, juga dimungkinkan datang ke pelaku usaha untuk penjaringan wajib pajak baru. Termasuk melakukan sosialisasi terkait pengurusan berbagai izin usaha. (Tri)

Read previous post:
NENEK KORBAN PENGANIAYAAN BANJIR SIMPATI-Rumah Direnovasi, Tiap Bulan Terima Uang

SLEMAN (MERAPI)- Nenek Rubingah (60), janda sebatang kara yang mendadak viral setelah dianiaya di pasar Potrojayan, Prambanan, Sleman lantaran mengutil

Close