SLEMAN SERAHKAN LKPD PALING AWAL-Optimis Raih Opini WTP 9 Kali Berturut-turut

SLEMAN (MERAPI)- Pemerintah Kabupaten Sleman kembali mencetak prestasi di bidang pelaporan keuangan daerah. Yakni dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling awal dibanding kabupaten/kota di DIY.
Laporan keuangan (LKPD) tahun 2019 disampaikan kepada BPK Perwakilan DIY pada 20 Januari 2020. Berbeda dengan tahun lalu, LKPD diserahkan pada 15 Februari 2019. Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Sleman ini bertujuan agar pembangunan dan beberapa kegiatan dapat segera dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Semakin cepat menyerahkan LKPD ke BPK, maka pekerjaan untuk tahun 2020 juga dapat segera kita mulai lebih awal,” kata Bupati Sleman, Sri Purnomo kepada wartawan, di Ruang Pantry Setda Sleman, Senin (20/1).
Dijelaskan, mempercepat pelaksanaan berbagai kegiatan dapat mempermudah serta tidak akan terjadi penumpukan di akhir tahun. Di samping itu, tanggung jawab dan pengawasan hasil pembangunan menjadi lebih baik karena tidak dikejar oleh waktu.
Hingga saat ini, beberapa langkah sudah diambil dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa lebih awal yakni pada 31 Desember 2019. Selanjutnya, berbagai program dan pembangunan akan segera dimulai dengan harapan bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Terwujudnya percepatan penyampaian laporan ini, menurut Sri Purnomo, salah satunya karena didukung sistem online. Dengan pemanfaatan IT, jika ada hal yang tidak sinkron maka bisa diketahui dengan cepat.
Penyerahan laporan lebih awal juga akan memberikan keuntungan bagi pemda berupa optimalisasi Dana Insentif Daerah (DID). “Tahun lalu, Sleman mendapat DID sebesar Rp 90 miliar yang murni digunakan untuk pembangunan. Kami optimis tahun ini bisa kembali memperoleh dana yang signifikan,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan, pencapaian kinerja Anggarana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2019 terutama pendapatan daerah target kinerjanya efektif. Hal ini dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah dari target Rp 2.779.380.276.199,62 dapat direalisasikan sebesar Rp 2.840.636.285.803,45 atau 102,20 persen.
“Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp 903.278.920.723,56 dapat terealisasi sebesar Rp 972.049.575.206,45 atau 107,61 persen”, jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Harda Kiswaya menambahkan, sejak awal laporan keuangan ditargetkan selesai pada bulan Januari. Ditargetkan, pelaporan tersebut dapat meraih kembali penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kabupaten Sleman telah meraih opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut. Yaitu sejak 2011 hingga 2018. Saya optimis, LKPD 2019 juga akan mempertahankan opini WTP,” tegasnya.
Terpisah, Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Andri Yogama, mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah menyerahkan LKPD lebih awal, bahkan merupakan yang pertama di DIY. Bahkan, penyerahan LKPD Kabupaten Sleman ini merupakan yang tercepat ketiga di tingkat nasional setelah Kabupaten Prabumulih dan Musi Banyuasin.

“Saya berharap, Sleman dapat menjadi contoh kabupaten/kota lainnya di DIY khususnya dan di Indonesia umumnya,” ucap Andri.
Dijelaskan Andri, setelah menerima LKPD Sleman, pihaknya akan langsung melakukan pemeriksaan mulai 21 Januari 2019. Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh tim dari BPK RI berjumlah lima orang yang dipimpin oleh Danar Kumala dari Perwakilan Yogyakarta. Pemeriksaan akan berlangsung selama 45 hari dan hasilnya diumumkan dalam kurun waktu 60 hari.“Semoga hasilnya baik seperti sebelumnya, yakni opini WTP,” pungkasnya.(Awn)

Read previous post:
ilustrasi
Raja Totok Akui Terima Wangsit Hanya Khayalan

SEMARANG (MERAPI)- Raja Kraton Agung Sejagat (KAS), Totok Santoso yang selama ini bersikukuh mengaku sebagai keturunan Mataram, mulai meralat keterangannya

Close