Perjanjian Kerjasama UKK UGM untuk Beri Kemudahan WNA

MERAPI-ISTIMEWA  Panut Mulyono dan Ronny Franky Sompie usai melakukan penandatanganan.
MERAPI-ISTIMEWA
Panut Mulyono (kanan) dan Ronny Franky Sompie usai melakukan penandatanganan.

YOGYA (MERAPI) – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Panut Mulyono dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama UKK (Unit Kerja Keimigrasian) UGM di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Jumat (17/1).

UKK UGM adalah salah satu bentuk kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan UGM dalam rangka peningkatan pelayanan keimigrasan kepada masyarakat. Khususnya pelayanan bagi mahasiswa asing, dosen dan peneliti asing yang ada di Yogyakarta. UKK UGM tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi WNA untuk melaksanakan pengurusan berkas-berkas keimigrasian terutama dalam hal pengurusan izin tinggal.

Selaras dengan Sambutan Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Sompie, bahwa “Pelayanan keimigrasian harus menyentuh masyarakat termasuk Perguruan Tinggi.”

Pelaksanaan penandatangan perjanjian kerjasama UKK UGM dihadiri perwakilan dari UG, di antaranya Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni Paripurna, Direktur Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Danang Sri Hadmoko, Kepala Seksi Pengelolaan Mobilitas, DKAUI Agus Supriyanto, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran Kerjasama, DKAUI Erry Istianto, Serta Staf dari Subdit Kerjasama Internasional, DKAUI.

Turut pula hadir perwakilan dari Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kepala Divisi Imigrasi Hermansyah Siregar, Kabid Perijinan Komunikasi dan Informasi, Kasubid Perijinan Saiful Bahtiar, dan JFT Analis Keimigrasian Ahli Madya (Agung Sampurno), serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Intaltuskim, Kepala Seksi Lantaskim, dan Kasubsi Izin Tinggal. (*)

Read previous post:
Kementan Klaim Alokasi dan Penggunaan Pupuk Sesuai Kebutuhan

JAKARTA (HARIAN MERAPI)- Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim penggunaan pupuk sudah sesuai dengan alokasinya. Pasalnya, kebutuhan pupuk tidak saja didasarkan pada

Close