Yogya Siapkan Regulasi Hotel Virtual

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Pemerintah Kota Yogyakarta bakal mengatur keberadaan hotel dengan manajemen virtual. Pasalnya disinyalir properti yang menjadi mitra manajemen hotel virtual itu bukan berizin hotel sehingga tidak menyumbang pajak daerah.

“Kami akan kerja sama dengan PHRI untuk meregulasi manajemen hotel virtual. Regulasi ini juga untuk perlindungan konsumen,” kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti usai pertemuan dengan PHRI DIY di Balaikota, Senin (13/1).

Haryadi menyatakan, pengaturan manajemen hotel virtual didasarkan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Disinyalir ada rumah maupun pondokan atau kos-kosan yang dimanfaatkan menjadi hotel yang masuk dalam manajeman hotel virtual. Disewakan seperti hotel dengan konsep harian.

“Misalnya dari rumah atau pondokan berubah jadi hotel maka diatur karena harus kena pajak,” ujarnya.

Diakuinya, properti yang masuk dalam manajemen virtual hotel jika belum berizin penginapan maka tidak membayar pajak. Kondisi itu membuat persaingan pasar harga akomodasi tidak sehat. Sedangkan dari sisi jaminan keamanan konsumen jika tidak berizin dipertanyakan pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau menginap 1x 24 jam harus lapor. Misalnya konsumen kena keracunan makanan atau apa, siapa dan bagaimana yang bertanggung jawab. Kami juga akan mengawasi hotel bintang empat dan lima agar tidak mengambil konsumen hotel bintang tiga ke bawah. Harus konsisten sesuai bintangnya,” jelas Haryadi.

Sementara itu Ketua DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut, belum ada data valid jumlah manajemen hotel virtual di Kota Yogyakarta. Tapi setidaknya ada 4 manajemen hotel virtual yang cukup banyak beroperasi di Kota Yogyakarta.

“Semuanya dari negara asing. Ada yang pondokan atau kos jadi hotel. Sedangkan kami hotel harus berizin lengkap. Hotel ada lembaga sertifikasi. Tapi hotel-hotel manajemen virtual ini tidak ada. Perlu keadilan usaha,” tegas Deddy.

Di samping itu menurutnya, dari sisi harga manajemen virtual hotel menerapkan harga aji mumpung yang tidak sehat. Dicontohkan saat low season disewakan sekitar Rp 90 ribu. Namun ketika peak season bisa mencapai Rp 1 juta. Padahal, lanjutnya, range non bintang antara Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Kondisi itu membuat berdampak pada okupansi hotel berizin resmi.

“Ada penurunan sekitar lima sampai sepuluh persen. Makanya kami harap pemerintah daerah mengaturnya misalny dari sisi izin propertinya. Jangan sampai hotel-hotel resmi saja yang dikejar pajaknya. Hotel manajemen virtual juga harus kena pajak,” tandasnya. (Tri)

Read previous post:
BANK BPD DIY BIMA PERKASA – Perbaiki Defense dan Simulasi Sistem

SLEMAN (HARIAN MERAPI) - Bank BPD DIY Bima Perkasa terus melakukan persiapan menuju Seri II Indonesia Basketball League (IBL) yang

Close