LEGISLATIF KRITISI PERWAL NOMOR 107/2019-Aturan Pemutusan Kontrak Kerja Rugikan Perempuan

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – DPRD Kota Yogyakarta melayangkan kritikan terhadap aturan pemutusan kontrak yang tertuang dalam salah satu pasal di Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan karena dinilai merugikan perempuan.

“Saat melakukan pencermatan, kami merasa terkejut karena ada salah satu pasal yang dinilai bisa merugikan perempuan. Bahkan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Dwi Candra Putra, Senin (6/1).

Pasal yang dimaksud adalah pasal 14 tentang pemutusan kontrak. Dalam huruf b dinyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bisa memutus kontrak sebelum masa kontrak selesai apabila penyedia jasa lainnya orang perseorangan tidak masuk kerja selama satu bulan berturut-turut karena sakit/melahirkan. Penyedia jasa lainnya orang perseorangan adalah pegawai yang berstatus tenaga bantuan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut dia, kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta 107/2019 tersebut tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa perempuan berhak mendapat cuti melahirkan selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah persalinan. Atas aturan yang ditetapkan pada 20 Desember 2019 tersebut, Candra mengaku sudah memanggil Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan penjelasan.

“Rancangan peraturan walikota tersebut sempat dikembalikan untuk pencermatan namun tidak ada perubahan apapun setelah ditetapkan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Sarwanto menegaskan, Pemkot tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dengan tetap memberikan kesempatan untuk melahirkan bagi perempuan tenaga bantuan dan pekerja teknis. Pengaturan seperti hak cuti dan melahirkan itu diatur dalam surat perintah kerja dari pejabat pembuat komitmen di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

“Itu tergantung atasan masing-masing. Hak itu tetap kami perhatikan. Tetap kami beri izin mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Tinggal pengaturan waktunya saja. Misalnya diatur dalam waktu sebulan ada hari yang masuk, sehingga tidak berturut-turut,” terang Sarwanto.

Dia menyatakan, kebijakan pasal 14 dalam perwal 107 tahun 2019 itu mendasarkan pada ketentuan penganggaran barang dan jasa. Penggunaan tenaga bantuan maupun teknis adalah belanja langsung fungsi barang dan jasa. Namun saat ditanyakan apakah menjamin tidak ada pemutusan kontrak, pihaknya menegaskan hal itu tidak ada masalah karena bisa diatur waktu kesempatan cuti melahirkan agar tidak libur berturut-turut dalam satu bulan. (Tri)

Read previous post:
Talut Serangan Longsor, Sementara Ditanggul Pakai Karung

NGAMPILAN (HARIAN MERAPI) - Talut Sungai Winongo di wilayah Serangan RT 5 dan RT 6 RW 01 Kelurahan Notoprajan Kecamatan

Close