Pemerintah Desa Diminta Selesaikan Perdes Tanah Kas Desa

MERAPI-ANTARA  Kepala DPMD Kabupaten Sleman Priyo Handoyo (kanan) bersama Ketua Tim Inovasi dan Pendamping Desa Kabupaten Sleman Haryo Yudanto.
MERAPI-ANTARA
Kepala DPMD Kabupaten Sleman Priyo Handoyo (kanan) bersama Ketua Tim Inovasi dan Pendamping Desa Kabupaten Sleman Haryo Yudanto.

SLEMAN (MERAPI) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman meminta pemerintah desa di wilayah setempat segera menyelesaikan Racangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Tanah Kas Desa (TKD). “Pemerintah desa kami imbau untuk segera menyelesaikan Perdes TKD. Saat ini belum semua desa memiliki Perdes TKD, desa harus berpacu untuk segera menyelesaikannya,” kata Kepala Dinas PMD Kabupaten Sleman Priyo Handoyo, Minggu (5/1).

Priyo Handoyo berharap dalam waktu dekat ini agar 86 desa di Sleman dapat memiliki Perdes TKD. Targetnya bisa diselesaikan awal 2020. “Penyusunan perdes ini bukan hanya untuk mengatur pemanfaatan TKD. Perdes juga akan digunakan sebagai dasar untuk pelepasan bidang TKD yang terkena imbas proyek tol,” katanya dikutip Antara.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan sudah berkirim surat ke masing-masing desa untuk menyelesaikannya. “Dari konfirmasi, desa mengalami kesulitan dalam mendata jumlah bidang TKD sehingga penyusunan perdes menjadi sedikit terhambat. Namun, karena ini amanah UU Keistimewaan DIY jadi desa agar bisa segera menindaklanjuti,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta desa segera menyelesaikan perdes. Menurut Sultan, jika Perdes TKD tidak cepat selesai, akan timbul banyak masalah. Bukan masalah status tanah, melainkan masalah posisi plungguh (tanah bengkok). “Dahulu, plungguh itu kalau lurah (kepala desa) pensiun plungguh-nya sampai yang bersangkutan meninggal,” katanya.

Sultan menegaskan bahwa pada saat ini posisi berbeda. Lurah merupakan jabatan tertentu dan saat ini banyak lurah maupun dukuh yang masih hidup sehingga pembagian plungguh makin lama makin sedikit. Ini yang harus ditata,” katanya.

Jika perdes TKD tidak cepat selesai, pemda juga akan mengalami kesulitan. “Kami mohon perdes itu segera diselesaikan dengan harapan kami juga cepat bisa membenahi aspek tanggung jawab desa, seperti plungguh,” katanya. (*)

Read previous post:
BERKUNJUNG KE ‘RUMAH POCONG’ DI KOTAGEDE (2-HABIS)-Pocong Sumi Sering Kerjai Driver Ojol

POPULARITAS rumah pocong di Jalan Mondorakan, Gang Soka, Kotagede, Yogyakarta membuat banyak warga penasaran hingga menjadi lokasi wisata. Bahkan sampai

Close