Perubahan Nomenklatur Kelembagaan Dikebut

UMBULHARJO (HARIAN MERAPI) – Pemerintah Kota Yogyakarta tengah memproses Peraturan Daerah (Perda) kelambagaan yang disesuaikan dengan Perda Keistimewaan DIY. Perda itu menjadi dasar perubahan nomenklatur beberapa kelembagaan seperti kecamatan menjadi kemantren yang diberlakukan mulai tahun 2020.

“Perda sedang kami bahas bersama Pansus Kelembagaan DPRD Kota Yogyakarta. Target Desember ini harus selesai dan disampaikan ke gubernur untuk evaluasi,” kata Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta Sarwanto, Selasa (3/12).

Dia menyampaikan, perda kelembagaan itu menjadi dasar perubahan beberapa lembaga di antaranya kecamatan menjadi kemantren, Dinas Kebudayaan menjadi Kundha Kabudayan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

“Perda kelembagaan hanya akan mengatur perubahan nomenklatur penyebutan kelembagaan agar sesuai dengan Perda Keistimewaan. Perubahannya bertahap tidak langsung,” tambahnya.

Khusus untuk kemantren juga akan dilakukan perubahan dalam penyebutan jabatan camat dan jabatan di struktur organisasi kemantren. Dia mengatakan penyebutan camat akan menjadi mantri pamong praja, sekretaris kecamatan menjadi mantri anom, seksi pemerintahan menjadi jawatan praja, seksi ketentraman menjadi jawatan keamanan, seksi perekonomian menjadi jawatan kemakmuran, seksi kesmas menjadi jawatan sosial, dan seksi pelayanan umum menjadi jawatan umum.

“Ketugasannya sudah diatur di perda DIY. Hampir sama tapi ada tambahan ketugasan seperti jawatan projo juga melakukan koordinasi pemantauan urusan keistimewaan di bidang tata ruang,” jelas Sarwanto.

Meskipun ada perubahan nomenklatur penyembutan kelambagaan kecamatan, tapi tidak mempengaruhi jumlahnya. Tetap 14 kecamatan tapi disebut 14 kemantren. Termasuk nama-nama kemantren. Dicontohkan, Kecamatan Umbulharjo disebut Kemantren Umbulharjo.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Octo Nur Arafat menyatakan setelah perda kelembagaan ditetapkan, bagiannya akan melakukan pengukuhan kemantren. Pihaknya berharp perubahan nomenklatur kelembagaan keistimewaan dapat ditindaklanjuti dengan penegasan semangat keistimewaan di kemantren dalam kegiatan yang lebih detail, riil, tertata dan jelas dampaknya untuk masyarakat.

“Kewenangan kami hanya melakukan pengukuhan. Kami sudah diminta menyusun anggaran persiapan pengukuhan kemantren pada 2020. Termasuk kegiatan pendampingan,” tandas Octo. (Tri)

Read previous post:
Produksi Jagung Bantul Diprediksi Surplus

BANTUL (MERAPI) - Kemarau panjang ternyata menjadi berkah tersendiri bagi para petani jagung di Bantul. Pasalnya di saat harga tinggi,

Close