RAKER DENGAN KOMISI VIII DPR- Korban FT Tunggu Realisasi Janji Menag


Kuasa hukum korban First Travel, TM Luthfi Yazid (tengah berkacamata) besama Menag Fachrul Razi (berpeci). (Merapi-Istimewa) .
Kuasa hukum korban First Travel, TM Luthfi Yazid (tengah berkacamata) bersama Menag Fachrul Razi (berpeci). (Merapi-Istimewa) .

JAKARTA (MERAPI) – Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama RI Fachrul Razi membahas berbagai persoalan, termasuk kasus First Travel (FT), Kamis (28/11). Rapat juga membahas biaya haji dan pembentukan Panitia Kerja (Panja).
Ketua Komisi VIII dari Fraksi PAN, Yandri yang memimpin Raker memohon kepada Menteri Agama (Menag) agar merespons persoalan aktual yaini kasus First Travel. “Semoga persoalan tersebut dapat dijawab Pak Menteri dan dapat diselesaikan dalam rapat ini,” kata Yandri.


Menjawab pertanyaan Yandri, Menag menyatakan memiliki konsep serta memiliki ide untuk mencari solusi terhadap persoalan FT. Menag menegaskan tidak akan lari dari tanggung jawab dan akan membantu mencari solusi kepada jemaah yang menjadi korban FT.
Karenanya, Menag akan membentuk tim yang akan melakukan pengkajian serta pengecekan data. Namun demikian penyelesaian terhadap masalah ini akan dilakukan secara bertahap dengan mengajak berunding pihak FT maupun travel-travel lain yang selama ini telah meraup banyak keuntungan.


Saran Menag ini sejalan dengan yang disampaikan anggota Komisi VIII Irman. Ia mengatakan, upaya yang harus dilakukan adalah upaya non-hukum sebab hakim yang mengadili perkara First Travel, menurutnya, adalah hakim-hakim yang tidak progresif, yang tidak menggali nilai-nilai keadilan secara mendalam.


Usai raker dengan Komisi VIII DPR, Menag bertemu dengan beberapa agen dan Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel (PPAKFT).
Kuasa hukum korban First Travel, TM Luthfi Yazid mengatakan, yang terpenting negara (Pemerintah) yang memberikan izin serta memperpanjang izin PPIU First Travel dengan Menteri Agama yang baru Fachrul Razi sudah mulai ‘hadir’.

“Ini penting dan itu kami hargai. Mengapa? Sebab suara dari pemerintah (Menteri Agama) sungguh sangat ditunggu-tunggu oleh ribuan jamaah korban FT. Setelah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berbicara soal kisruh FT, kini Menteri Agama sudah mulai merespons jemaah,” ujar Luthfi. Artinya,lanjut Luthfi, keterlibatan negara dalam persoalan perlindungan hak fundamental dari warga negaranya dalam menjalankan ibadah umrah sangat diharapkan. Apabila negara tidak pasif dalam kasus-kasus semacam FT ini maka negara akan semakin mendapat tempat di hati masyarakat.


“Masalahnya, para jemaah korban FT tersebut menunggu realisasi dari ide dari Pak Menteri tersebut agar jemaah benar-benar dapat diberangkatkan untuk umrah, sungguh pun harus dilakukan secara bertahap,” pungkas Luthfi. (*)


.

Read previous post:
ilustrasi
Nenek Korban Klitih

AKSI klitih makin nekat dan tak melihat-lihat korbannya. Bahkan seorang nenek, Mahdumbi (71), warga Pandeyan Umbulharjo Yogya menjadi korban klitih

Close