TAHUN DEPAN IURAN NAIK TAJAM-Peserta BPJS Ramai-ramai Turun Kelas

WATES (MERAPI) – Peserta BPJS Mandiri di Kulonprogo ramai-ramai mengajukan penurunan kelas. Aksi turun kelas ini dilakukan untuk menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kulonprogo, Agus Tri Utomo menyampaikan, kepesertaan BPJS Mandiri sudah banyak yang turun kelas sejak lama. Informasi mengenai rencana kenaikan iuran pada tahun depan semakin menambah banyak deretan peserta yang turun kelas.
“Meski demikian, hingga kini persentase peserta yang turun kelas belum bisa kami rekap karena sistemnya online ke pusat, dinamis dan berubah-ubah,” kata Agus, Kamis (7/11).

Dijelaskannya, kenaikan iuran BPJS Mandiri akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang baru, yakni Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pemberlakuannya mulai awal tahun depan. Agus memperkirakan, setelahnya jumlah peserta BPJS Mandiri yang turun kelas akan semakin banyak. “Itu kan hak mereka, kita tidak bisa memaksa,” ucapnya.
Sebagai informasi, kenaikan iuran BPJS Mandiri untuk kelas III yang semula Rp 25.500 perorang perbulan naik menjadi Rp 42.000 perorang perbulan. Kemudian kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 sementara kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Meski sudah menerima informasi perihal rencana kenaikan iuran tersebut, namun hingga kini Agus mengaku belum mendapat sosialisasi. Pihaknya hanya menunggu perintah dalam pelaksanaannya saja. Agus kemudian menyebutkan, saat ini peserta BPJS Mandiri di Kulonprogo sebanyak 21.678 orang, berdasar data per 30 September 2019.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (PlT) Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo, dr Sri Budi Utami menyatakan, Pemkab akan menghitung jumlah peserta secara pasti untuk menyiapkan anggaran perlindungan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Saat ini, anggaran untuk membiayai iuran BPJS bagi masyarakat miskin mencapai Rp 13 miliar sampai Rp 14 miliar. Pascakenaikan, anggaran yang dibutuhkan akan meningkat dua kali lipat.
“Tapi sebelumnya harus kita pastikan terlebih dahulu data peserta yang dibiayai Pemkab ada berapa. Ke depan akan dicermati lagi apakah ada yang dobel, pindah domisili dan sebagainya,” kata Sri Budi.

Setelah diperoleh data pastinya, Pemkab akan menghitung ulang dengan menyesuaikan anggaran 2020. Sri Budi berharap, warga miskin yang benar-benar membutuhkan bisa tercover jaminan tersebut dengan bantuan iuran yang dibayarkan pemerintah. (Unt)

Read previous post:
Kombinasi Warna Lovebird Bikin Terpikat

KICAU mania senang memelihara ocehan atau burung berkicau ada beragam alasan. Mayoritas merasa tertarik dengan suara atau kicauan dari setiap

Close