BERHARAP PERDA BANTUAN HUKUM DISAHKAN- Banyak Kelompok Rentan Belum Tertangani


Kelompok penerima manfaat bersama LSM dan OBH memperjuangkan Raperda Bantuan Hukum agar segara disahkan. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
Kelompok penerima manfaat bersama LSM dan OBH memperjuangkan Raperda Bantuan Hukum agar segara disahkan. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)

SELAMA ini banyak kelompok rentan di Provinsi DIY yang berhadapan dengan hukum belum bisa memperjuangkan hak-haknya. Dikarenakan saat ini UU Bantuan Hukum sebatas memfasilitasi kelompok miskin. Sehingga, ketika menghadapi hukum banyak kelompok rentan yang kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum.
Untuk itu Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sleman, R Widhie Arie Sulistyo SH menilai, Perda Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogakarta (DIY) sangat penting karena masih terdapat masyarakat miskin dan rentan seperti anak-anak, lansia dan lainnya belum sepenuhnya mendapat bantuan hukum.

“Banyak warga miskin dan rentan yang berhadapan dengan masalah hukum tetapi penanganannya masih belum bisa terjangkau oleh UU Bantuan Hukum. Sehingga diperlukan Perda Bantuan Hukum untuk mengcover hal-hal yang tidak dapat terjangkau oleh UU Bantuan Hukum,” ujar Widhie kepada Merapi, Minggu (3/11).

Disebutkan, dalam UU Bantuan Hukum lebih terfokus pada pemberian bantuan hukum kepada orang tidak mampu. Sedangkan Perda Bantuan Hukum ditujukan untuk membantu kelompok rentan, misalnya ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi orang tuanya tidak peduli. Padahal orang tuanya secara finansial tergolong orang yang mampu.

Dengan begitu penanganan anak tersebut tidak mungkin menggunakan UU Bantuan Hukum karena syaratnya adalah dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Padahal orang tua anak tersebut adalah orang mampu.

“Untuk itu Perda Bantuan Hukum ini diharapkan menjadi solusi contoh masalah tersebut. Untuk itu kami sebagai salah satu OBH mendorong agar segera diterbitkan Perda Bantuan Hukum,” lanjut Widhie menegaskan.

Untuk itu secara umum sebagian advokat di Yogyakarta telah siap untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat rentan. Tetapi sebagian advokat yang belum siap harus ada sosialisasi dari Organisasi Advokat (OA) agar bersedia membantu masyarakat rentan yang mengalami masalah hukum.

“Bila perlu para advokat senior juga diharapkan turun langsung memberi bantuan hukum kepada masyarakat rentan agar dapat ditiru oleh juniornya,” tegas Widhie.

Sementara Ketua PBH Peradi Bantul, Muhammad Fadli SH menambahkan, untuk mendorong Raperda Bantuan Hukum agar disahkan menjadi Perda Bantuan Hukum telah dibentuk Aliansi Masyarakat untuk Mencari Keadilan (Alamak) DIY yang terdiri dari berbagai LSM, OBH dan kelompok rentan.

“Untuk itu kami mendorong Perda Bantuan Hukum nantinya menjadi kendaraan bagi penerima manfaat yakni kelompok rentan. Sehingga kami mendorong Perda Bantuan Hukum digolkan,” tegas Fadli.

Di sisi lain Program Officer Kelompok Lansia Berdaya (KLB) Noval Satriawan SH mengungkapkan, selama ini Yogyakarta tercatat dengan lansia tertinggi di Indonesia sehingga butuh pengelolaan. Karena lansia sampai saat ini termasuk salah satu bagian dari kelompok rentan diharapkan dapat tercover Perda Bantuan Hukum.

Selama ini sebenarnya antara lansia dan difabel terpisah tetapi sering disamakan. Sementara lansia perempuan yang berhadapan dengan hukum biasanya merujuk ke UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Sehingga lansia bukan seorang difabel atau perempuan masih cukup banyak dan tidak tercover. Apalagi secara perspektif hukum yang dihadapi lansia hampir semua kasus meski kebanyakan kasus penelantaran dan hak dasar. Dengan begitu Perda Bantuan Hukum diharapkan dapat memberikan ruang bagi lansia untuk mendapatkan hak-hak bantuan hukum.

Untuk itu Asisten Program Officer LBH Apik Yogya, Muhammad Alwi SHI menyatakan pihaknya optimistis Perda Bantuan Hukum di DIY akan terwujud. Karena Naskah Akademik (NA) telah masuk ke DPRD DIY pada 30 Oktober lalu dan akan dilakukan kajian sebelum masuk ke Program Pemerintah Daerah (Propenda) pada 2020.
“Kami dari LBH Apik menginisiasi Raperda Bantuan Hukum dari hasil temuan di masyarakat. Sebagai lembaga bantuan hukum kami sering menangani kasus prodeo yang dibiayai BPHN yang secara nasional tidak bisa dicover semua,” imbuh Alwi menjelaskan.

Untuk itu mengacu pada UU No 16 Tahun 2011, pemerintah daerah bisa menganggarkan untuk mengcover perkara yang dialami kelompok miskin dan rentan. Sehingga LBH Apik membuat rancangan Raperda kemudian menggandeng OBH dan lapisan penerima manfaat untuk mendorong agar diterbitkan Perda Bantuan Hukum. (C-5)

Perluas Akses Keadilan Masyarakat

PERDA Bantuan Hukum yang diusung Alamak bertujuan untuk memperluas akses keadilan masyarakat. Karena kelompok rentan sebenarnya sudah masuk ke dalam Strategi Nasional Askes Keadilan yang dirumuskan di Bappenas.

Setelah itu kemudian lahirlah UU Bantuan Hukum yang tidak terlepas dari strategi nasional akses keadilan. Dengan demikian UU Bantuan Hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Bahkan dalam strategi nasional yang diperbarui pada tahun 2016 dan 2019 ada evaluasi pengkinian strategi, salah satunya terhadap UU Bantuan Hukum dengan adanya perluasan akses bantuan hukum yang tidak hanya bagi kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan.

“Ini menjadi dasar kajian kita kalau sebenarnya dalam membuat UU Bantuan Hukum tidak hanya menyasar kelompok miskin tetapi juga kelompok rentan,” jelas penulis Naskah Akademik Raperda Bantuan Hukum, Himawan Bayu Ajie SH.

Dengan begitu, Alamak mendorong pembuatan Perda Bantuan Hukum tidak hanya miskin tetapi juga rentan. Hal ini menjadi konstruksi landasan yuridis dalam naskah akademik. Sehingga secara sisologis kualifikasi data kelompok rentan sudah ada di Dinas Sosial. Sementara secara filosofi negara melindungi kelompok miskin dan memiliki kewajiban membantu kelompok miskin dan rentan.

Karena selama ini dalam UU kelompok rentan seperti UU tentang difabel, UU lanjut usia, UU perempuan dan anak masih bersifat sektoral. Meskipun di setiap UU sudah mewajibkan adanya bantuan hukum tetapi belum dapat mencover bantuan hukum tersebut.

Dengan begitu pentingnya bantuan hukum yakni adanya perlindungan terhadap kelompok rentan. “Yang kita usulkan integrasi Perda Bantuan Hukum terhadap UU sektoral bantuan hukum yang nantinya akan diatur dalam Perda Bantuan Hukum,” lanjut Bayu menjelaskan.

Untuk itu kerangka akademik Raperda Bantuan Hukum yang tak terlepas dari UU Bantuan Hukum. Dalam UU Bantuan Hukum yang mendapat bantuan hukum yakni kelompok miskin berupa bantuan hukum litigasi yang dananya lebih besar daripada penanganan perkara non litigasi. Padahal kebutuhan riil dari kelompok rentan bukan hanya pendampingan hukum di persidangan tetapi juga non persidangan yang dananya kecil.

Melihat kondisi itu pihaknya mendorong pemerintah daerah bersinergi dengan Kemenkum HAM dalam penganggaran. Non litigasi pada prinsipnya seperti difabel butuh penerjemah atau psikolog sehingga permasalahan yang dihadapi lebih luas daripada kelompok miskin. Kelompok rentan sampai saat ini tidak bisa megakses bantuan hukum yang telah dianggarkan pemerintah pusat.

“Kondisi ini yang dikeluhkan kelompok rentan. Esensi bantuan hukum tak hanya privat tetapi umum. Selama ini bantuan hukum hanya perdata, pidana dan PTUN. Sehingga ketika ada judivial review nantinya bantuan hukum dapat mencakup lebih luas lagi tidak hanya perdata, pidana dan PTUN,” tegas Bayu. (C-5)


Read previous post:
Ketua PN Yogya saat menerima perwakilan Kemenpan RB dengan meninjau berbagai fasilitas pengadilan. (MERAPI-YUSRON MUSTAQIM)
DIHARAPKAN JADI PERCONTOHAN DI INDONESIA- PN Yogya Menuju Pengadilan Modern

YOGYA (MERAPI) - Guna memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, Pengadilan Negeri (PN) Yogya berusaha menjadi pengadilan modern. Hal itu dilakukan

Close